Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
M
Reporter
  • Muhammad Genantan Saputra
Respons Yusril, Dasco Singgung Partai yang Enggak Pernah Dapat Ambang Batas Parlemen
Respons Yusril, Dasco Singgung Partai yang Enggak Pernah Dapat Ambang Batas Parlemen

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai ada plus minus jika ambang batas parelemen atau parliamentary threshold dihapus oleh MK.

Ambang Batas Parlemen
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan

Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

Fahri Hamzah
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi

MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.

Partai Gelora
Kaji Peluang MK Hapus Parliamentary Threshold, Mendagri Libatkan Ahli Tata Negara
Kaji Peluang MK Hapus Parliamentary Threshold, Mendagri Libatkan Ahli Tata Negara

Hasil kajian tersebut akan dibahas pemerintah secara bersama-sama, setelah itu pemerintah akan membahwanya ke DPR untuk dirapatkan.

ParliamentaryThreshold
Fahri Bachmid Yakin PBB Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Fahri Bachmid Yakin PBB Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Fahri menuturkan, pemilu 2029 harus dipandang sebagai siklus pelaksanaan pemilu yang nantinya tak lagi ada hambatan-hambatan sistemik seperti pemilu sebelumnya.

Senayan
Ketua MPR Sebut Parliamentary Threshold Tidak Perlu Diubah, Ini Alasannya
Ketua MPR Sebut Parliamentary Threshold Tidak Perlu Diubah, Ini Alasannya

Hal itu dia sampaikan, menanggapi usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta politikus PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Parliamentary Threshold
Yusril: Kemungkinan Besar MK Juga Membatalkan Parliamentary Threshold
Yusril: Kemungkinan Besar MK Juga Membatalkan Parliamentary Threshold

Dugaan ini berdasarkan putusan MK yang membatalkan atau menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen.

Parliamentary Threshold
Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Bikin KIM Kocok Ulang Jagoan di Pilkada 2024
Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Bikin KIM Kocok Ulang Jagoan di Pilkada 2024

Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.

Putusan MK
Begini Putusan Baru MK soal Pilkada, Syarat Calon Kepala Daerah
Begini Putusan Baru MK soal Pilkada, Syarat Calon Kepala Daerah

Putusan ini menjadi polemik karena dibacakan beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daereah 27 Agustus 2024.

Mahkamah Konstitusi
Reaksi KIM Plus Usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Reaksi KIM Plus Usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Keputusan MK tersebut disambut pelbagai partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

presidential threshold dihapus
Said Abdullah Minta KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Derah
Said Abdullah Minta KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Derah

Said berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.

Said Abdullah
Dukung Usulan MK, PDIP Dorong Rekayasa Konstitusional untuk Pencalonan Capres-Cawapres
Dukung Usulan MK, PDIP Dorong Rekayasa Konstitusional untuk Pencalonan Capres-Cawapres

Said memastikan, tidak akan ada hak yang dikurangi dari setiap partai bila ingin mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presidennya.

Said Abdullah