100 Hari Jokowi-Maruf

Survei Indobarometer menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada 100 hari Presiden Joko Widodo tinggi dibanding Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut semua pekerjaan negara dilakukan bersama dan bukan individual.

Perusahaan riset, Alvara Strategi Indonesia melalui Alvara Research Center merilis hasil survei kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju pada 100 hari kerja. Menteri dari kalangan profesional tercatat paling banyak mendapat tingkat kepuasan tertinggi.

Dia berharap Jokowi mendengar usulannya. Penghapusan posisi menko, katanya, justru membuat kinerja pemerintahan Jokowi biar bekerja lebih maksimal.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menilai stabilitas politik terjaga baik pada 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini merupakan bagian daripada kerja Jokowi yang begitu gencar melakukan silaturahmi dan juga merangkul lawan politiknya.

Direktur Utama IPO (Indonesian Political Opinion), Dedi Kurnia Syah, mengungkapkan pembangunan infrastruktur menempati posisi pertama tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini tercatat dalam survei terkait kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, pemerintahan sekarang bekerja sangat cepat. Pemerintah juga disebut sangat responsif dalam menghadapi persoalan bangsa.

Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menilai tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di masa 100 hari Jokowi-Ma'ruf tidak mudah. Di awal kepemimpinan Menteri Erick, banyak perusahaan pelat merah yang bermasalah.

Menurut Fadjroel, kebijakan pemerintah Jokowi seperti Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, bahkan Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai belum ada pertumbuhan ekonomi signifikan di 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. Namun, dia menggarisbawahi ada perbaikan di neraca dagang. Tak hanya neraca dagang, dari segi investasi dia juga melihat titik terang.

Menteri Luhut membeberkan capaian kerjanya selama menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam 100 hari. Salah satunya adalah pembangunan Street Race Circuit tepi pantai di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Street Race Circuit tepi pantai ini akan digunakan dalam gelaran Moto GP 2021 mendatang.

Jokowi tidak menjawab soal target pencapaian pemerintah ke depan. Menurutnya, hal itu lebih pas ditanyakan kepada para menteri.

Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintahannya lima tahun ke depan. Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai pondasi dalam berkompetisi dengan negara lain.

Dalam kurun waktu 100 hari pertama bekerja sebagai Wapres, Ma'ruf mengakui tak banyak mengambil peran krusial. Langkah itu diambil agar tak memunculkan anggapan Wapres melebihi peran Presiden.

Sekitar 100 hari perjalanan pemerintahan Jokowi periode 2, presiden memamerkan tayangan video ibu kota baru di Kalimantan Timur di acara Partai Hanura. Dia mengatakan, pemindahan ibu kota buka sekadar pindah lokasi semata.

Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin telah memasuki 100 hari kerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Sejumlah capaian dan kritik terjadi sepanjang lebih dari tiga bulan menjabat.

Selama 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi banyak melakukan rapat terbatas tingkat menteri. Khususnya terkait omnibus law. Luhut menyebut ratas tentang RUU Omnibus Law merupakan ratas terbanyak selama dia menjadi menteri Jokowi.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf memasuki 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Sejumlah capaian dan kritik tentu terjadi sepanjang lebih dari tiga bulan menjabat di Istana Negara.

Sejumlah gebrakan baru dilakukan para menteri. Gebrakan tersebut sesuai arahan yang disampaikan Jokowi saat pelantikan pada 23 Oktober 2019.

Sudah 100 hari Presiden Jokowi menjabat di periode kedua, penegakan hukum era Jokowi-Ma'ruf masih menjadi sorotan. Misalnya, kasus penganiayaan saat demo mahasiswa di Jakarta dan Kendari masih gelap.

Alih-alih memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberangus praktik rasuah malah menuai sorotan publik setelah pemerintah dan DPR sepakat mensahkan UU KPK baru Nomor 19 tahun 2019 akhir tahun lalu.