100 Hari Periode Kedua Presiden Jokowi: Ma'ruf Amin Tak Ingin Jadi Matahari Kembar

Dalam kurun waktu 100 hari pertama bekerja sebagai Wapres, Ma'ruf mengakui tak banyak mengambil peran krusial. Langkah itu diambil agar tak memunculkan anggapan Wapres melebihi peran Presiden.

Rita
Oleh Rita - Reporter
100 Hari Periode Kedua Presiden Jokowi: Ma'ruf Amin Tak Ingin Jadi Matahari Kembar
Jokowi pimpin ratas bahas KUR 2020. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin segera menggenapkan masa kerja 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dalam kurun waktu 100 hari pertama bekerja sebagai Wapres, Ma'ruf mengakui tak banyak mengambil peran krusial. Langkah itu diambil agar tak memunculkan anggapan Wapres melebihi peran Presiden.

"Saya kan wakil presiden. Kalau saya menonjol, jadi matahari kembar dong. Saya kan dampingi presiden, rapat-rapat saya jalankan juga," kata Wapres Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Sebagai wakil presiden, Ma'ruf Amin mematuhi segala tugas yang diberikan presiden. Khususnya yang bersifat koordinasi. Tak menyentuh level teknis.

"Tugas operasional adalah tanggungjawab menteri. Tugas saya mengkoordinasi rapat seperti rapat koordinatif di UMKM, radikalisme, reformasi birokrasi, stunting. Memang tugas saya seperti itu, tugas wapres," kata mantan rais aam PBNU ini.

Bicara kerja ke depannya, Ma'ruf mengaku banyak tantangan yang tidak mudah. Salah satunya di bidang ekonomi. Ma'ruf bersyukur pertumbuhan ekonomi nasional bisa menyentuh angka 5,1 persen. Angka tersebut masih lebih baik dari negara berkembang lainnya.

"Pertumbuhan kita memang lebih besar didukung sektor konsumsi, sekarang memang ada kelambatan tapi itu masih bagus dibanding yang lain, karena itu pemerintah membuka investasi agar pendapatan masyarakat dan pendapatan lainnya akan naik," terang Ma'ruf,

Ma'ruf berharap, capaian pemerintah jelang 100 hari pertamanya tidak lagi dilihat dari sebelah sisi saja. Menurut Ma'ruf, secara umum semua dalam kondisi yang on the track.

"Jadi secara umum dilihat tidak per sektor ya, dan semoga dengan omnibus law juga dapat mendukung ini," tutup Ma'ruf.

Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi