Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Zulkifli Hasan minta kepala daerah dari PAN tak usah dukung mendukung capres

Zulkifli Hasan minta kepala daerah dari PAN tak usah dukung mendukung capres Deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan angkat bicara soal maraknya deklarasi dukungan bupati/wali kota dan gubernur di beberapa daerah terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketua MPR ini meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tetap fokus melayani rakyat. Dia meminta para kepala daerah dari PAN tak usah dukung mendukung di Pilpres.

"Janji kepala daerah adalah pada rakyatnya. Tunaikan janji itu sebaik baiknya. Buktikan kepemimpinan kader PAN bermanfaat untuk rakyat. Itu harus menjadi prioritas daripada dukung mendukung," kata Zulkifli Hasan, Jumat (19/10).

Ketua MPR ini mengaku dalam kesempatan kampanye di beberapa wilayah, banyak kepala daerah yang sebenarnya ingin ikut memberikan dukungan.

"Saya sampaikan fokus saja menjalankan tugas melayani rakyat. Janji mereka kan banyak. Biarkan Pilpres menjadi urusan kami," katanya.

"Kalau ada partainya atau calonnya dan benar-benar harus kampanye, maka ikuti aturan yang ada termasuk cuti dan pastikan layanan terhadap rakyat di daerah tidak terganggu," katanya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Tanggapi Candaan Zulhas Kaitkan Salat dengan Pilpres 2024: Jangan Kayak Anak-Anak

Wapres Ma'ruf Tanggapi Candaan Zulhas Kaitkan Salat dengan Pilpres 2024: Jangan Kayak Anak-Anak

Wapres Maruf Amin menyinggung candaan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal salat dikaitkan dengan dukungan ke Prabowo bentuk kekanak-kanakan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti

Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti

Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.

Baca Selengkapnya
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya