Usir Dubes Myanmar di RI bukan langkah bijak hentikan kekerasan Rohingya

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid belum ambil keputusan terkait usulan pengusiran Duta Besar (Dubes) Myanmar dari Indonesia. Padahal itu sudah didesak oleh empat fraksi DPR PAN, PKS, Gerindra, dan PDIP.

"Di Komisi I kita belum memutuskan memanggil dubes Myanmar atau tidak, tapi selama komunikasi berlangsung, Menlu juga di sana, upaya untuk mengusir dubes bukan langkah bijak, karena kita butuh komunikasi, di Myanmar dan saat ini contact personnya memang hanya melalui Indonesia yang bisa masuk," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8).

Menurutnya, kurang pas jika mengusir Dubes Myanmar dari Tanah Air. Karena Indonesia satu-satunya negara yang diterima oleh Myanmar untuk melakukan upaya diplomasi.

"Kalau dubes Myanmar diusir maka tidak ada lagi kontak kita di Myanmar untuk meminta militer Myanmar dan pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan. Jadi saya rasa itu langkah yang tidak tepat untuk terutama saat ini karena saat ini rekonsiliasi sedang kita lakukan," ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, sekarang pemerintah telah mengirim Menteri Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi. Tidak hanya itu Indonesia juga telah mengirim tim kemanusiaan untuk membantu masyarakat Myanmar.

"Kita sudah meminta Menlu dan menku sudah bertemu dubes Myanmar. Kita akan melihat kunjungan Menlu mudah mudahan lancar kalau ada tidak lancar maka Komisi I bisa melakukannya. Sekarang ini tim kemanusiaan dan pemerintah sudah berikutnya kita tunggu dulu 1-2 hari hasilnya," ucapnya.

Selai itu, tambahnya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi internasional bengan beberapa lembaga internasional termasuk PBB. "Kita lewat pemerintah yang berkomunikasi ke PBB juga pemerintah. Bulan September pertengahan ada UNGA, yang akan dihadrii Indonesia. Pak JK (Jusuf Kalla) akan berangkat, kita merekomendasikan agar pemerintah mengangkat ini dalam UNGA," pungkasnya.

Sebelumnya, empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan PDIP mengecam keras tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang yang terjadi di Myanmar khususnya pada etnis Rohingya empat fraksi itu bahkan meminta pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia.

"Kami meminta pemerintah agar lebih nyata bertindak dan kalau PAN mengusulkan supaya Myanmar tidak main-main duta besarnya diusir dulu biar mereka paham bahwa kemanusiaan itu penting ini bulan masalah agama, bukan, tapi masalah kemanusiaan," kata Sekretaris fraksi PAN DPR, Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta Pusat, Kamis (31/8)

Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Gerindra dan PKS dan juga PDIP untuk mengusir duta besar Myanmar. Selain mengecam, keempat fraksi itu juga akan mendorong pemerintah agar bisa mengirimkan 100 anggota dewan dari ASEAN untuk memantau kejadian di Myanmar. (mdk/rnd)