Usai Diperiksa Polisi, Rektor UP Nonaktif Bersikukuh Ada Unsur Politisasi di Balik Laporan Pelecehan Seksual

Polisi merampungkan pemeriksaan terhadap rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif berinisial ETH, sebagai saksi terlapor kasus dugaan pelecehan terhadap bawahannya. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2).

ETH telah mengklarifikasi kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pelecehan seksual terhadapnya.

"Alhamdulillah wawancaranya berjalan dengan lancar, proses hukum memang seperti ini. Tidak ada yang luar biasa, dan kami senang, saya senang karena akhirnya bisa mengungkapkan yang sebenarnya," kata ETH di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2) siang.

Sementara itu, penasihat hukum ETH, Faizal Hafied menilai, pelaporan terhadap kliennya berhubungan erat dengan pemilihan rektor Universitas Pancasila.

"Kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan maret ini, ada pelaporan pelaporan sehingga mendiskreditkan klien kami," kata Faizal usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Polda Metro Jaya.

Faizal membeberkan kecurigaan laporan pelecehan berkaitan dengan pemilihan rektor. Karena adanya rentang waktu sebagaimana diagendakan untuk tahapan proses pemilihan rektor sudah berlangsung sejak Januari lalu. Bahkan, Faizal mengklaim apabila tidak ada momentum pemilihan rektor. Dia meyakini tidak akan ada laporan polisi (LP) terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang menyasar kliennya tersebut.

"Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini, tidak akan LP. Karena kasusnya dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut laporankan sesegera mungkin," kata Faizal.

Oleh sebab itu, Faizal menyatakan adanya kasus ini telah merugikan ETH yang mana kini telah dinonaktifkan sebagai rektor Universitas Pancasila (UP). Padahal, dia menyebut ETH telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan UP.

"Dengan adanya LP tersebut menyebabkan beliau ini dirugikan yang harusnya beliau masih bisa diberikan kesempatan melanjutkan. Namun yang terjadi adalah ya yang seperti kejadian kemarin tanggal 27 (dinonaktifkan)," tutur Faizal.

Namun demikian ketika di singgung soal kemungkinan ETH mencalonkan diri sebagai rektor UP kembali, Faizal enggan menjawabnya. Dia berdalih akan menjawab lebih lengkap dalam jumpa pers pada lain waktu.

"Kami belum bicara itu, tapi ini sebagai awal. Tapi nanti kami akan jelaskan lagi mungkin oleh karenanya, kami mengundang rekan-rekan untuk konpers secara resmi dan akan kami sampaikan detilnya jam 5 nanti di Artotel," ujar Faizal.

Terkait soal politisasi pemilihan rektor, pihak Universitas Pancasila menepis tudingan tersebut. Wakil Rektor 4 Universitas Pancasila, Diennaryati Tjokrosuprihatono memastikan bahwa kasus dugaan pelecehan seksual itu tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan rektor baru yang telah bergulir.

"Tidak ada hubungannya dengan pemilihan rektor. Sama sekali enggak ada," kata Diennaryati saat konferensi pers, Jakarta, Selasa (27/2).

Yoga juga memastikan, bahwa pelaporan dugaan pelecehan seksual itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses pemillihan rektor.

"Kita tetap jalan sesuai ketentuan di UP bahwa rektor harus ada panitia 3 bulan sebelumnya. Kita bentuk itu. Tidak pernah lapor setelah kejadian, lalu lapornya ke polisi. kita enggak pernah menerima laporan baik lisan maupun tertulis," Yoga menandaskan.