Tahukah Anda? Anggota DPR Beri Instruksi Panji Bangsa Data Ponpes Butuh Perbaikan Infrastruktur

Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim baru-baru ini mengeluarkan instruksi penting kepada seluruh pasukan Panji Bangsa. Instruksi ini bertujuan untuk mendata pondok pesantren di seluruh Indonesia yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pendidikan agama.

Perintah tersebut disampaikan menyusul insiden tragis robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini menyoroti urgensi peninjauan ulang kondisi infrastruktur pesantren secara menyeluruh. Rivqy menekankan pentingnya respons cepat dalam mengidentifikasi potensi bahaya.

Seluruh pasukan Panji Bangsa di tingkat wilayah maupun cabang diminta aktif dalam proses pendataan ini. Mereka diinstruksikan untuk segera melaporkan temuan bangunan yang rawan kepada Dewan Komando Pusat (DKP). Laporan tersebut akan diteruskan ke Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk ditindaklanjuti.

Tragedi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi pemicu utama instruksi ini. Rivqy Abdul Halim menyampaikan duka cita mendalam dan mendoakan para korban. Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.

Menyusul insiden tersebut, pasukan Dewan Komando Wilayah Panji Bangsa Jawa Timur langsung bergerak cepat. Mereka didampingi oleh Dewan Komando Cabang Sidoarjo dalam proses evakuasi. Tim ini juga berkoordinasi erat dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

"Alhamdulillah saat kejadian kami langsung bergerak," ujar Rivqy. Ia menambahkan bahwa para pasukan Panji Bangsa membantu selama 24 jam di lapangan. Bahkan, mereka turut mengawal kehadiran Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar di lokasi.

Kehadiran mereka memastikan segala kebutuhan penanganan tragedi berjalan lancar dan terkoordinasi. Respons cepat ini menunjukkan komitmen Panji Bangsa dalam situasi darurat. Mereka berupaya memberikan dukungan maksimal kepada korban dan pihak terkait.

Pemerintah sebelumnya telah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Pembentukan satgas ini merupakan respons langsung terhadap tragedi Pondok Pesantren Al Khoziny. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Satgas ini memiliki mandat penting untuk memastikan keamanan infrastruktur pesantren. Mereka akan bertugas merenovasi pesantren-pesantren yang terbukti rawan. Hal ini berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap kondisi bangunan.

Target kerja Satgas Penataan Pembangunan Pesantren ini ditetapkan hingga akhir tahun 2025. Selama periode tersebut, mereka akan fokus pada perbaikan dan penataan. Upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi santri.

Instruksi Panji Bangsa untuk mendata ponpes yang membutuhkan perbaikan akan menjadi masukan krusial bagi Satgas. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat proses identifikasi dan penanganan. Ini adalah langkah konkret menuju peningkatan kualitas infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews