Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ikut angkat bicara soal rencana Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden di Car Free Day, Minggu (6/5). Dia mengingatkan, deklarasi semacam itu tidak diperbolehkan. Itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas kendara Bermotor. Jika aksi itu mendapat izin Pemprov DKI, maka akan muncul ketidakkonsistenan.

"Tapi pada dasarnya Car Free Day bukan dilakukan untuk event politik ya. Kalau masuk ke sana dengan kesadaran memang sengaja melaksanakan aktivitas kegiatan politik pada Car Free Day, ya kita sendiri yang sebenarnya tidak konsisten. Harusnya bukan Car Free Day lagi namanya," kata Paloh di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/5).

Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa memberi tindakan dan menghalau aksi tersebut. Karena semua aksi itu sudah dilarang dalam Pergub.

"Saya pikir aparat keamanan harusnya bisa (mencegah) karena kita mempunyai sebagai koridor dan batasan-batasan," ujarnya.

"Tapi kalau aparat keamanannya membiarkan enggak bisa menghalau dan biasa saja sayang saja gitu," sambungnya.

Paloh hanya menganggap aksi ini untuk menarik simpati saja. Dia mengimbau warga untuk berusaha melakukan kegiatan yang lebih produktif dibandingkan hanya memperjelas perbedaan jelang Pilpres 2019.

"Saya pikir memang kalau saya melihatnya itu sesuatu yang sebenarnya bagaimana menarik perhatian pada semua pihak baik yang bersimpati maupun yang tidak bersimpati," ungkapnya.

Diketahui, tersebar undangan deklarasi relawan #2019GantiPresiden yang akan diselenggarakan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5), ketika hari bebas kendaraan (car free day).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan membersihkan kegiatan politik di CFD. Namun, dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan penataan secara santun.

"Oh akan kita garuk. Kita akan peringatkan dengan sopan dan santun. Tindakan di luar Pergub kita arahkan ke luar CFD," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (4/5).