Merdeka.com - Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi menyebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 di wilayah Jakarta masih memprihatinkan.

Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik, mengatakan, ada sekitar ribuan warga Jakarta, yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019, untuk memilih presiden dan wakilnya di Pilpres dan Pileg.

"Temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat prihatin, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan," kata Taufik dikutip dari Antara, Senin (18/3).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu menerangkan, hasil sisiran tim data Seknas Prabowo-Sandi, dari data DPTHP-2 banyak sekali keanehan karena satu TPS di RT/RW setempat hanya terdapat satu orang pemilih warga asli.

"Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak. Masa jumlah pemilih cuma satu orang. Warga yang lain ke mana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjurus kecurangan," kata Taufik, di Posko Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia katakan, data resmi DPTHP-2 yang dianalisa tim data Seknas Prabowo-Sandi penuh dengan keganjilan.

"Ingat, menghilangkan hak demokrasi warga pada 17 April 2019 bisa pidana. Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU fokus saja perbaiki data pemilih. Tidak mungkin satu RT pemilihnya satu orang atau 4 orang. Kami sudah telusuri. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan. Kami juga sudah menghubungi KPU," ucap Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI itu, mendesak KPU serius membenahi sengkarut DPT demi menghindari potensi kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

Di tempat yang sama, Koordinator Data Pemilih Seknas Prabowo-Sandi, Ahmad Sulhy, mengaku, miris dengan persoalan DPT yang tak kunjung selesai, padahal daftar pemilih yang ditemukan di 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta.

"Pukul 11.00 WIB tadi kami tim data Seknas Prabowo-Sandi menyampaikan temuan hasil analisa DPT perbaikan kedua. Kami sampaikan, baru 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Saat ini tim kami masih menelusuri seluruh wilayah Jakarta," katanya.

Dia menjelaskan, 22 kelurahan ada 132 TPS yang memunculkan data pemilih hanya kurang dari 20 pemilih. Permasalahan, hampir sama dengan wilayah lain, yakni, rata-rata satu RT itu satu pemilih.

"Ini bisa dicek langsung oleh KPU. Bayangkan, di Rawa Barat Kebayoran Baru, hanya ada tujuh RT, tapi tertulis delapan RT. Bagaimana tidak aneh," jelas Sulhy.

Dia bilang, keganjilan jumlah pemilih dalam satu RT tersebut mesti diselesaikan dalam waktu cepat. Jika, hanya satu kelurahan mungkin pihaknya masih menerima alasan atau pembenaran KPU kesalahan input data.

"Ini ada 22 kelurahan. Kalau betul ada pemilihnya, sayang sekali karena banyak yang akan kehilangan hak pilih. Jumlah TPS di Jakarta ada 29.061. Kami, baru cek 132 TPS saja di 22 kelurahan. Ini akan kami sisir semua," katanya.