Seknas Prabowo Khawatir KPPS Bolehkan WNA Punya e-KTP Mencoblos

Rabu, 27 Februari 2019 20:56 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Seknas Prabowo Khawatir KPPS Bolehkan WNA Punya e-KTP Mencoblos Perayaan HUT ke-10 Partai Gerindra. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pemilu serentak 2019 kurang dari dua bulan lagi. Seknas Prabowo-Sandiaga akan membentuk Laskar Pencegahan Kecurangan saat proses pencoblosan dan penghitungan suara pada 17 April nanti.

Ketua Seknas Prabowo-Sandiaga, M Taufik mengatakan, laskar dibentuk atas dasar banyaknya kejanggalan yang terjadi jelang pencoblosan. Salah satunya soal warga negara asing yang memiliki e-KTP.

Taufik menjelaskan, bukan tidak mungkin nantinya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di pelosok desa meloloskan para WNA yang memiliki e-KTP. Sebab, tidak semua petugas tahu bahwa WNA pemilik e-KTP tidak punya hak pilih.

Dia mendesak, Kemendagri dan pihak terkait membuka data soal berapa jumlah warga asing yang memiliki e-KTP. Dengan begitu, KPU bisa meminta KPPS untuk mengawasi penyebaran WNA yang memiliki e-KTP, sehingga tak bisa mencoblos.

"WNA yang punya KTP berapa? Ini harus ada data. Kalau enggak dibuka berarti enggak ada datanya. Kalau enggak ada bohong lagi," jelas Taufik kepada wartawan, Rabu (27/2).

Laskar Pencegahan Kecurangan ini, kata Taufik, nantinya akan diberikan bekal. Dengan demikian, laskar mampu mencegah potensi kecurangan yang bisa terjadi dimana saja saat pencoblosan dan proses penghitungan suara berlangsung.

"Seknas telah membentuk, laskar pencegahan kecurangan, laskar itu akan lakukan pelatihan di Jakarta, Jateng, Jatim dan Jabar," tegas Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Laskar, kata Taufik lagi, akan mengawasi seluruh TPS. Dia melihat, banyak cara untuk melakukan kecurangan, untuk itu dia membentuk laskar ini demi berjalannya pemilu yang jujur dan adil.

"Pilpres kita ingin jalan dengan adil. Sudah pengalaman pemilu berulang-ulang tapi masih curang harusnya ada kemajuan," tambah Taufik.

Taufik juga meminta KPU tegak lurus dalam menjalankan aturan. Mengawasi TPS dengan ketat, jika ada pelanggaran langsung ditindak.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini kembali meminta agar pemerintah mengumumkan jumlah WNA yang memiliki e-KTP. Karena ini sangat penting demi pemilu yang jujur.

"Masyarakat harus paham khususnya disekitar TPS, kalau ada mencurigakan ya ditanya. Ada kejadian orang KK (kartu keluarga) hilang, setelah memperbaharui ternyata ada nama lain di KK itu," jelas Taufik.

"Kalau enggak tahu KPPS dengan pedoman UU. Nanti semua pemilik e-KTP boleh milih, dia enggak baca lagi ya (WNA) diloloskan untuk memilih. Kita akan mengawal itu terus," tegas Taufik. [rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini