Cerita Hasto PDIP Dapat Bisikan dari Menteri, Dorongan Jokowi 3 Periode atas Perintah 'Pak Lurah

Hasto mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan ada upaya menyuarakan kepada PDIP terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Mulanya, Hasto bercerita pada saat dirinya ziarah ke makam Soekarno di Blitar, Jawa Timur dan mendengar salah satu menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin menyampaikan banyak pihak mendorong perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasto mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mengatakan sikap para ketua umum partai politik terkait wacana perpanjangan masa jabatan atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan pak lurah. Kami mendengar itu," 

kata Hasto, saat diwawancarai di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10). 

merdeka.com

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, bahwa sikap PDIP menolak atas wacana tersebut. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu merupakan partai yang taat akan konstitusi. Diketahui, masa jabatan presiden telah diatur dalam konstitusi hanya menjabat selama 10 tahun atau 2 periode saja. 

"Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada Konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," 

ungkap dia.

Dia menegaskan, beberapa ketua umum partai politik sempat berupaya menyuarakan wacana itu kepada PDIP. Namun, kembali dia menyebut, partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tetap taat kepada konstitusi. 

"Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dicroscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan tuhan yang maha kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

"Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," imbuh Hasto.