Perludem Kritik Debat Kedua Pilpres 2024: Pendukung Bikin Riuh, Panelis Tak Dalami Gagasan Cawapres

Khoirunnisa mengutarakan bahwa keberadaan para pendukung dengan jumlah yang banyak juga membuat fokus masyarakat terhadap para calon menjadi teralihkan.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi format debat Pilpres 2024 yang masih menempatkan simpatisan dan pendukung berada di belakang pasangan calon (paslon) yang berdebat.

"Catatan debat yang lalu masih soal formatnya yang masih ada suporter di belakang cawapres yang berdebat," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati, Senin (25/12).

Kritik dan catatan itu disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar debat Pilpres 2024 kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Menurut Khoirunnisa, keberadaan pendukung dengan jumlah yang banyak justru membuat suasana di lokasi debat menjadi riuh. Bahkan, seolah-olah pendukung dijadikan sebagai ajang pamer kekuatan masing-masing paslon.

"Suporter yang banyak malah membuat jadi riuh dan antarsuporter jadi semacam show off force kekuatan masing-masing," kata dia.

Khoirunnisa mengutarakan bahwa keberadaan para pendukung dengan jumlah yang banyak juga membuat fokus masyarakat terhadap para calon menjadi teralihkan.

Catatan lain yang turut disoroti Perludem terkait dengan keberadaan panelis yang hanya membuat pertanyaan untuk pasangan calon, tetapi tidak mendalami gagasan yang disampaikan.

Padahal, kata dia, penyelenggaraan debat menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk lebih mendalami gagasan, visi dan misi, serta kebijakan pasangan calon.

"Lalu, soal panelis yang hanya membuat pertanyaan saja, tetapi tidak mendalami gagasan dari cawapres," 

ujarnya, dilansir dari Antara.

merdeka.com

Selepas debat pertama antarcapres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.