Tegas, Megawati Ungkap Posisi PDIP Sebagai Penyeimbang: Bukan Posisi Abu-Abu!

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan posisi PDIP saat adalah sebagai penyeimbang. Posisi tersebut ditegaskannya bukan sikap abu-abu.

"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral, bukan posisi abu-abu! Ini adalah keputusan ideologis," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDIP di Jakarta, Senin (12/1).

Presiden ke-5 RI ini menuturkan, sebagai partai ideologis yang mewarisi ajaran Bung Karno, PDI Perjuangan memandang bukanlah sikap negatif atau destruktif. Sebaliknya, hal tersebut merupakan pengabdian politik kepada rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup," ungkap Megawati.

Meski demikian, putri sang proklamator Bung Karno itu menekankan, PDI Perjuangan memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan pemerintah saat ini jika menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Proses Pemilu dengan Dukungan Politik Besar

"Pemerintahan Presiden Prabowo lahir melalui proses pemilihan umum, dengan dukungan politik yang besar dan penguasaan sumber daya negara yang kuat. Namun pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Megawati.

Instruksi Megawati ke Kader

Namun Megawati meminta kepada para kader untuk tidak bersikap reaktif, apalagi destruktif. Sebab apa yang disampaikan harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat.

"Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat," Megawati menandasi.