Swasembada Pangan 2025: KAMMI Sebut Fase Penting Kedaulatan Pangan Indonesia

Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Aulia Furqon, menyatakan apresiasinya terhadap keberhasilan swasembada beras 2025. Pengumuman ini disampaikan pemerintah dalam momentum panen raya nasional yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat, pada hari Rabu, 7 Januari 2026.

Menurut Furqon, capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah fase penting dalam perjalanan kedaulatan pangan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa negara masih memiliki kapasitas besar untuk mengelola sektor fundamental bagi kelangsungan hidup bangsa.

Keberhasilan ini menjadi sejarah penting karena Indonesia mampu mencapai swasembada beras untuk ketiga kalinya. Pencapaian ini diraih di tengah berbagai tekanan global, krisis iklim, serta ketidakpastian geopolitik yang mendera dunia.

Pencapaian Bersejarah Swasembada Beras 2025

PP KAMMI menilai bahwa jalan menuju swasembada beras kali ini bukanlah proses yang mudah tanpa hambatan. Diperlukan keberanian politik, konsistensi kebijakan, serta keberpihakan nyata kepada para petani sebagai aktor utama ketahanan pangan nasional.

Aulia Furqon secara khusus mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilai berani mengambil risiko kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan harga gabah di tingkat petani serta perluasan subsidi pupuk yang sangat dibutuhkan.

"Kebijakan menaikkan harga gabah dan memperbaiki distribusi pupuk adalah langkah berani," tutur Furqon. Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan kebijakan populer, namun justru hal itulah yang selama ini absen. Banyak Menteri Pertanian sebelumnya ragu mengambil langkah ini, padahal tanpa keberpihakan pada petani, swasembada hanya akan menjadi jargon semata.

Mendorong Swasembada Komoditas Lain dan Optimalisasi Sumber Daya

Keberhasilan produksi hingga puluhan juta ton beras dan penguatan cadangan beras pemerintah merupakan fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional. Dengan fondasi yang kuat ini, PP KAMMI optimistis pemerintah memiliki peluang besar untuk mendorong swasembada komoditas strategis lainnya.

"Kami melihat peluang nyata untuk swasembada di sektor lain seperti gula, jagung, daging, dan susu," kata Furqon. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya, dengan tanah subur, dan manusianya yang pekerja keras. Tinggal memastikan kebijakan benar-benar diarahkan untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Penguatan Swasembada Pangan 2025 ke depan juga menuntut optimalisasi sumber daya lahan dan air secara sistematis. Furqon menekankan pentingnya percepatan optimalisasi lahan pertanian eksisting. Hal ini harus dibarengi dengan penguatan sistem irigasi melalui pipanisasi dan pompanisasi sebagai solusi adaptif di tengah krisis iklim.

Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan indeks pertanaman, serta mengurangi ketergantungan petani pada pola hujan yang tidak menentu. Tanpa pembenahan tata kelola air dan lahan, swasembada berisiko bersifat sementara dan rapuh dalam jangka panjang.

Menjaga Keadilan Harga dan Keberlanjutan Lingkungan dalam Swasembada Pangan

Di balik apresiasi tersebut, Furqon mengingatkan bahwa Swasembada Pangan 2025 tidak boleh berhenti pada perayaan seremonial dan angka statistik belaka. Ukuran keberhasilan sejati terletak pada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas.

"Swasembada harus diiringi dengan penurunan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen," ujarnya. Jika produksi melimpah dan stok besar, tetapi harga masih menekan rakyat, maka ada persoalan serius dalam tata niaga dan distribusi yang wajib segera dibenahi.

Ia juga menegaskan agar agenda swasembada ke depan tidak dijalankan dengan mengorbankan lingkungan dan keadilan agraria. Krisis ekologis justru dapat menjadi ancaman baru bagi ketahanan pangan jangka panjang jika tidak diantisipasi dengan baik.

"Pangan adalah soal hidup dan mati bangsa," ucap Furqon. Oleh karena itu, negara harus memastikan swasembada berjalan beriringan dengan keadilan harga, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan petani. Di situlah makna kedaulatan pangan yang sesungguhnya dapat terwujud.

Sumber: AntaraNews