Mengulang Jejak Sang Ayah, Prabowo di PBB Lanjutkan Tradisi Diplomasi Keluarga yang Bersejarah

Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/9). Kehadiran Prabowo di forum internasional ini menandai sebuah momen bersejarah bagi diplomasi Indonesia.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyebut agenda ini sebagai kelanjutan tradisi diplomasi keluarga yang kuat. Pidato Prabowo akan mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB.

Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar agar Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh multilateralisme di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sebagaimana semangat yang diwariskan oleh ayahnya.

Jejak Diplomasi Prof. Sumitro Djojohadikusumo di PBB

Prof. Sumitro Djojohadikusumo tercatat pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode krusial 1948-1949. Masa tersebut sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan posisinya di kancah dunia internasional.

Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah pengiriman memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB. Memorandum ini ditujukan kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS, Robert A. Lovett, yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948.

Dalam memorandum tersebut, Sumitro mengecam keras agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap upaya membangun ketertiban dunia. Agresi tersebut juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda.

Tindakan Belanda itu juga mencederai legitimasi PBB sebagai organisasi penjaga perdamaian. Upaya diplomasi Prof. Sumitro ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap perdamaian dan hukum internasional.

Solidaritas Asia dan Kedaulatan Indonesia

Tidak berhenti pada memorandum, Prof. Sumitro Djojohadikusumo melakukan berbagai upaya diplomatik lainnya untuk menggalang dukungan. Ia secara aktif membangun solidaritas dari negara-negara Asia, menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi internasional.

Pada pertemuan di India, Januari 1949, Sumitro berhasil menggalang dukungan kuat dari negara-negara Asia. Solidaritas ini bertujuan untuk menekan Belanda agar menghentikan agresinya dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik Indonesia yang ditahan.

Puncak dari perjuangan diplomasi ini adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi bertransformasi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum Penting untuk Multilateralisme Global

Dino Patti Djalal menilai bahwa pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB akan membawa angin segar. Pidato ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat multilateralisme global yang kini sedang dalam kondisi terpuruk.

"Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino. Mantan Duta Besar RI untuk AS itu juga menambahkan, "Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk.”

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan makna strategis pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB nanti. Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat.

“Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan. Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia kembali hadir di panggung utama dunia, menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme.

Sumber: AntaraNews