Demokrat soal Ajakan Tempur Lawan Kubu Serang Pemerintah: Menyesatkan Jokowi

Beredar video yang memperlihatkan percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam video tersebut Benny mengaku gemas atau geregetan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai pernyataan Benny dapat menyesatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pernyataan ini berbahaya dan ingin menyesatkan Pak Jokowi untuk menjadikan hukum sebagai alat gebuk bagi oposisi atau pihak-pihak yang berbeda pandangan," katanya kepada wartawan, Selasa (29/11).

Dia menyebut, praktik yang disarankan oleh Benny kepada Jokowi hanya terjadi pada negara kekuasaan. Hal itu tentu, kontra dengan demokrasi, bertentangan dengan amanah reformasi dan konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

"Pernyataan Benny Ramdhani ini provokatif dan penuh kebencian yang menempatkan saudara sebangsa secara vis a vis atau berhadap-hadapan sebagai aku dan mereka pada relasi yang penuh kebencian dan permusuhan," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam video yang beredar terlihat percakapan antara Benny dengan Jokowi terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11).

Dalam video tersebut Benny tampak menyampaikan beberapa aspirasi ke Jokowi, salah satunya soal tindakan yang harus diambil ke pihak yang disebutnya sebagai lawan.

"Kita ini pemenang pak, Pilpres (Pemilu Presiden), kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," kata Benny kepada Jokowi, dalam video yang dikutip Senin (28/11).

Oleh sebab itu, Benny menyarankan agar dilakukan amplikasi atau menyebarkan lagi informasi seputar program dan keberhasilan pemerintah. Benny pun mengaku gemas atau geregetan untuk melakukan perlawanan.

"Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus," tegasnya.