Penunjukan Jenderal Andika Perkasa Jadi KSAD Dinilai KontraS Bentuk Politisasi

Penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Jokowi menuai kritik dari berbagai pihak. Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pergantian KSAD dari Jenderal Mulyono kepada Jenderal Andika karena pengaruh elite politik.

Deputi Bidang Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Fery Kusuma menyebut proses penunjukan Andika Perkasa sebagai KSAD kental dimensi politik daripada profesionalismenya. Sebabnya, Andika merupakan menantu dari mantan Kepala BIN Hendropriyono. Sementara Hendropriyono merupakan mantan Ketua Umum PKPI, partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

"Kami menilai proses pergantian KSAD kali ini juga lebih dominan pengaruh elite politik di lingkaran Jokowi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan KSAD baru dan menjadi tim pemenangan Jokowi," kata Fery di Kantor KontraS Jakart Pusat, Jumat (23/11).

Dia pun menyoroti karier militer Jenderal Andika Perkasa yang meleset dengan cepat. Andika tercatat pernah menjabat sebagai Danpaspampres Jokowi-JK tahun 2004 serta Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad).

"Padahal masih banyak perwira tinggi TNI AD yang berasal dari angkatan 1984,1985, 1986 yang juga memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan KSAD. Sayangnya, Presiden tidak memilih mereka," ucap Feri.

Menurut dia, pergantian KSAD ini seharusnya lebih mementingkan profesionalisme dan kompetensi daripada pertimbangan politis. Selain itu, pergantian KSAD juga perlu memikirkan penataan regenerasi TNI yang lebih berjenjang.

"Upaya percepatan untuk mempromosikan individu tertentu untuk menjadi KSAD bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk politisasi," ujar Fery.

Presiden Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, menggantikan Jenderal Moelyono yang memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Andika Perkasa pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden hingga Paspampres.

Reporter: Lizsa Egeham