Syahwat berkuasa jangan sampai mengakibatkan gesekan sosial

Peneliti Indonesian Publication Index (IPI) Karyono Wibowo menilai kampanye ganti presiden yang dilakukan sejumlah pihak rentan menimbulkan gejolak. Hal ini menanggapi Ustazah Neno Warisman yang ditolak oleh sejumlah warga di Batam. Warga dikabarkan menolak kedatangan Neno karena ingin deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.

"Kampanye #2019gantipresiden dilakukan dengan massa, maka bayangkan jika massa yang tidak setuju kampanye ganti presiden bertemu dengan massa yang setuju dengan kampanye ini. Kemudian terjadi gesekan, maka Neno dan kawan bertanggung jawab akan hal tersebut," ujar Karyono kepada wartawan, Sabtu (29/7).

Karyono menegaskan, gerakan atau kampanye ganti presiden yang dilakukan secara massal sangat tidak tepat. Dia mensinyalir gerakan ini sesungguhnya telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

"Bawaslu harusnya bisa melakukan investigasi terhadap gerakan Neno dan kawan-kawan. Apakah ada hubungannya dengan parpol. Saya berkeyakinan ada hubungannya," ujarnya.

Karyono menilai gerakan ganti presiden bisa dikategorikan 'mencuri start'. Seharusnya, kampanye dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU.

"Ganti presiden itu kan sebenarnya mekanismenya sudah diatur yakni dengan pemilihan presiden. Di Indonesia setiap lima tahun sekali. Di Amerika Serikat setiap empat tahun sekali. Cuma di sini belum Pilpres sudah ada kampanye. Di AS sebelum waktunya kampanye tidak ada gerakan ganti presiden tersebut," jelasnya.

Maka dari itu, dia berharap apapun yang dilakukan untuk mendulang elektabilitas partai ataupun calon presiden tidak membahayakan masyarakat. "Syahwat berkuasa boleh saja, tapi jangan mengakibatkan gesekan sosial," ujarnya.

Sejumlah massa di Batam yang melakukan penolakan itu membentangkan spanduk yang bertuliskan masyarakat Kepri waspada tolak ujar kebencian pemecah belah kesatuan bangsa, masyarakat Kepri tolak kedatangan Neno Warisman CS tolak SARA.