Ahok bantah kedekatan dengan PKL hanya karena Pilgub DKI

Ahok bantah kedekatan dengan PKL hanya jelang Pilgub DKI. Ahok menjelaskan, bila memang untuk kepentingan politik tidak mungkin mengusir PKL yang berjualan di atas saluran air dan menghalangi arus lalu lintas. Sebab tujuan awalnya dia hanya ingin melakukan penertiban.

Oleh Fikri Faqih - Reporter

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kebijakannya memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di halaman gedung pemerintah untuk menggalang dukungan jelang Pilgub DKI. Sebab dia melakukannya sepenuhnya untuk melakukan penertiban.‎Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok ini akan memberikan ruang usaha kepada pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Salah satu kawasan yang dapat diberdayakan adalah kantor Wali Kota Jakarta saat malam hari."Enggak. Dari dulu juga kita suruh masuk," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/10).Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, bila memang untuk kepentingan politik tidak mungkin mengusir PKL yang berjualan di atas saluran air dan menghalangi arus lalu lintas. Sebab tujuan awalnya dia hanya ingin melakukan penertiban. "Kalau ngalangin saluran air dan jalan saya gusur. Tidak ada urusan Pilkada," tutupnya.Sebelumnya, Ahok mengatakan, banyak usaha yang dapat dilakukan di ibu kota. Namun, biasanya mereka selalu terkendala terhadap ruang untuk berjualan. Sehingga tidak jarang lokasi berjualan mereka membuat kemacetan."Jakarta mau dagang apapun laku, apalagi kalau dagangannya enak. Yang repot nyewa tempat strategis," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).Menurutnya, penggunaan kantor Wali Kota akan memberikan banyak keuntungan. Selain memberikan ruang usaha, juga menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Terlebih dengan adanya sewa tersebut akan memberikan pemasukan bagi daerah."Parkir di dalam kan lebih aman daripada di pinggir jalan. Ngurangin kemacetan. Jadi nasi goreng yang hebat, nasi uduk, pecel lele hebat, masukin aja," tutup Ahok.