Sudah sepakat Munas, malah muncul partai sempalan baru Golkar

Bukan Golkar namanya kalau tidak pecah. Partai Hanura, Gerindra dan NasDem adalah contoh sempalan Golkar yang masih eksis. Uniknya, dari semua partai sempalan, cuma sempalan Golkar yang bisa bertahan hingga kini.PDI Perjuangan pernah punya sempalan PDP dan PNBK. PKB juga pernah punya pecahan yakni PKNU, dan PAN pernah membelah diri sebagian menjadi PMB. Namun, semuanya gagal, kecuali sempalan Golkar.Nah, di tengah konflik Partai Golkar yang justru membaik dengan keputusan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk melaksanakan Musyawarah Nasional bersama, kini malah rencana muncul sempalan baru dari Partai Beringin.Partai Golkar Indonesia, begitulah nama partai yang hendak diinisiasi oleh Wasekjen Partai Golkar kubu Agung Samsul Hidayat dan rekan-rekannya. Samsul berjanji akan mendeklarasikan partai baru pecahan Golkar itu pada pekan depan."Bentuk perlawanan kami ialah menyelamatkan 520 kabupaten kota plus kader Golkar yang militan, yang selama ini turut berjuang menegakkan konstitusi di Partai Golkar, maka kami bersepakat mendeklarasikan Partai Golkar Indonesia," kata Samsul saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (28/1).

Menurut Samsul, partai baru tersebut akan memakai logo yang sama dengan Partai Golkar. Akan tetapi, dipasang background bendera merah putih sebagai lambang Indonesia. Dia berharap agar logo tersebut diperbolehkan oleh Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly."Sebetulnya ini sudah lama kami persiapkan karena kami sebagai kader kan tidak ujug-ujug lahir ini. Ada proses sehingga kami berpikiran memang harus ada wadah yang memang tidak lagi terlibat dalam konflik ini. Karena konflik ini menurut kami akan panjang," tuturnya.Samsul menegaskan bahwa inisiator dari partai baru pecahan Golkar kubu Agung tersebut banyak dan rata-rata merupakan kader menonjol di daerah. Namun dia enggan menyebutkan satu per satu nama-nama tersebut."Karena teman-teman kami yang sedang bekerja mempersiapkan ini juga kami lindungi jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu persiapan deklarasi ini," ujarnya.Sejauh ini, menurut Samsul, pihaknya tengah menggalang massa. Dia berharap secara bulat 520 DPD tingkat kabupaten dan kota menyatu dengan partai baru tersebut.

"Tapi memang ada satu atau dua di perjalanan yang terpengaruh atau dipengaruhi. Tapi buat kami gak masalah. Karena kami partai baru tapi masih muka lama, masih Partai Golkar. Kami tak mau pakai nama-nama lain seperti, ya maaflah saudara-saudara kami yang sudah lebih dulu meninggalkan Golkar dengan NasDem, Hanura, Gerindra. Kami tidak akan melakukan itu. Karena bagi kami bukan menciptakan kekuatan baru tapi menyelamatkan Partai Golkar," bebernya.Samsul yakin bahwa apapun yang tengah diproses oleh kedua kubu Partai Golkar, tak akan bisa memutus mata rantai konflik. Menurutnya perpecahan itu akan tak kunjung usai."Perjalanan panjang ini selama satu tahun bagi kami sangat melelahkan di daerah, dalam ketidakpastian. Sehingga kami berharap Partai Golkar di pemilu 2019 saran kami kader kami yang telantarkan ini, bagaimana cara menyelamatkan, ya kami siapkan wadah yang baru," pungkasnya.Samsul justru menyalahkan Wakil Presiden yang juga tokoh senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), di balik kekisruhan partai warisan Orde Baru itu. Menurutnya, JK yang juga ketua tim transisi Golkar telah memanfaatkan kekuasaannya untuk mengarahkan kedua kubu."Kami melihat tak ada etika baik dari Pak JK sebagai ketua tim transisi, Pak JK selalu memberikan pendapat-pendapat atau keputusan-keputusan di luar kebersamaan tim transisi. Keputusan dihidupkannya kembali SK Munas Riau itu kan," kata Samsul saat berbincang dengan merdeka.com.Samsul geram dengan tingkah Wapres JK yang berlaku tak adil. Menurutnya JK terlalu jauh campur tangan hingga Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly memperpanjang SK kepengurusan hasil Munas Riau.

Samsul menegaskan, jika SK Munas Riau dihidupkan maka sama saja mengadu kader Partai Golkar di daerah. Sebab, 520 DPD disahkan oleh SK Munas Ancol yang sudah dicabut."Tapi rupanya Pak JK tidak bergeming, kami mau diadu di bawah sehingga kami melihat transisi ini dibentuk, keputusan SK Menkum HAM ini dibentuk hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang dikomandani Pak JK. Bayangkan dua kekuatan di daerah yang akan berseteru. Ini bisa berdarah-darah. Kalau di pusat konflik bisa pakai otak, tapi kalau di daerah konflik itu otot," ujarnya.Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono menyatakan bahwa kubunya tak pernah ingin membentuk partai baru. Menurut Dave, Partai Golkar Indonesia yang diinisiasi Samsul Hidayat tak pernah menjadi topik pembahasan di kubunya."Itu gak jelas, gak tahu siapa penyelenggaraannya, itu gak pernah dibahas. Itu bukan kebijakan Pak Agung. Mungkin itu dari sejumlah teman-teman saja yang mungkin kecewa," kata Dave saat dihubungi merdeka.com.