Mundurnya Dirjen Hubdar dan Dirjen Pajak jadi pukulan telak menteri

Keputusan Djoko Sasono dan Sigit Priadi Pramudito mundur dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena gagal menjalankan tugas, sejatinya menjadi pukulan telak bagi menteri yang berkinerja buruk. Seharusnya para menteri yang tak maksimal dalam bekerja bisa mencontoh dua dirjen tersebut.

"Mestinya pengunduran diri harus memberi dampak. Bagaimana kita mendorong agar pengunduran diri ini menjadi pukulan bagi mereka yang masih duduk di kursi jabatannya," kata Direktur Eksekutif Institut Lingkar Mardani, Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (29/12).

Para menteri, pejabat negara hingga pejabat daerah seolah tidak pernah mengenal istilah gagal. Mereka hanya berlindung di balik alasan belum sesuai harapan jika gagal mencapai target. Alasan ini yang membuat mereka tak mengundurkan diri meski berkinerja buruk di mata rakyat.

"Menteri tak ada gagal. Bupati juga demikian. Tak berhasil sampai tujuan tidak bisa didefinisikan sebagai gagal. Mereka selalu bilang sukses meski hanya satu. Persoalan di sini, mereka tidak pernah mengenal istilah gagal hanya tidak mencapai tujuan. Istilah yang mereka kenal itu berhasil atau belum mencapai harapan," kritik dia.

Namun tidak semua pejabat negara yang mengundurkan diri perlu diapresiasi. Dia mengambil contoh pengunduran diri yang dilakukan Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Dia justru menilai langkah itu sangat memalukan. Ketika sudah diketahui bersalah, Setya Novanto mengundurkan diri agar tak menjadi dikenakan sanksi.

"Oleh karena itu, pengunduran ini menjadi kultur baru bagi pejabat. Pengunduran diri tidak hanya pada gagal atau tidak tapi pada attitude dan integritas. Setya Novanto juga kita bisa lihat tidak ikhlas. Itu pengunduran diri untuk mengelak dari saksi bukan untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya," ucap Ray.