Tuding pilkada cacat hukum, Helmy Yahya minta pemungutan suara ulang

Pasangan calon bupati/wakil bupati Ogan Ilir nomor urut 1, Helmy Yahya-Muchendi Mahzareki meminta pemungutan suara ulang (PSU) karena menuding pelaksanaan pilkada kemarin cacat hukum. Pasangan ini meminta pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di salah satu kabupaten di Provinsi Sumsel itu.

Permintaan tersebut disampaikan Mualimin, tim kuasa hukum Helmy-Muchendi saat mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumsel di Palembang, Senin (14/12). Pihaknya mengaku punya dasar kuat mengajukan pemungutan suara ulang.

Salah satunya ditemukan daftar pemilih tetap (DPT) ganda, nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, perpindahan DPT ganda serta DPT yang masih di bawah umur. Dia mengaku sudah melaporkan temuan itu pada Panwaslu Sumsel beberapa hari sebelum pencoblosan.

Saat itu Panwaslu Sumsel merekomendasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir untuk melakukan perbaikan DPT ganda. Sayangnya, rekomendasi itu tak dilakukan hingga hari pencoblosan.

"Kami menilai Pilkada di Ogan Ilir cacat hukum karena banyak temuan pelanggaran, salah satunya DPT ganda. Panwas Ogan Ilir harus mengeluarkan keputusan cacat hukum itu," ungkap Mualimin, Senin (14/12).

"DPT yang belum selesai perbaikan itu kan cacat hukum. Dan kami minta dilakukan pemungutan ulang, karena jika DPT cacat hukum otomatis produk yang dihasilkan juga cacat. Ini harus dilaksanakan," tegasnya.

Diketahui, Helmy Yahya ikut bertarung sebagai calon bupati Ogan Ilir bersama pasangannya yakni putra Wakil Gubernur Sumsel Muchendi Mahzareki. Mereka diusung Partai Nasdem, PAN, PBB, PKB, dan Partai Gerindra.

Dari data hitung cepat atau quick count Charta Politika, nomor urut 1 Helmy-Muchendi meraih 43,07 persen. Pemenang versi quick count adalah nomor urut 2 AW Noviandi-Ilyas Panji Alam yang meraih suara 49,53 persen. Sementara pasangan nomor urut 3, Ir H Sobli Rozali-Prof Dr HM Taufik Toha hanya meraih 07,39 persen.