Perlawanan Rini Soemarno lawan amukan politikus PDIP

Kerenggangan hubungan antara Rini Soemarno dengan PDIP membawa petaka. Kursi Menteri BUMN yang dijabat Rini terus mendapat serangan politik.Para politikus PDIP tak henti-hentinya membuat kegaduhan politik menyasar sosok Rini. Hal itu tak lain agar Rini Soemarno tergusur dari Kabinet Kerja.Serangan politik politikus PDIP itu ditabuh oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Mantan Sekjen PDIP ini menghembuskan kabar jika ada menteri yang berani meremehkan dan mengecilkan Presiden Joko Widodo."Saya Mendagri punya data menterinya, Pak Jokowi juga tahu menterinya yang mana mengecilkan beliau," kata Tjahjo usai buka bersama di Rumah Dinas Menko PMK Puan Maharani, Jakarta, Minggu (28/6).

Pernyataan Tjahjo langsung disambut koleganya Masinton Pasaribu. Dia menyatakan menteri yang tak punya tata krama itu adalah menteri perempuan non-partai yang berada di bidang ekonomi."Benar. Dia profesional tapi kerjanya enggak profesional. Bukan (menteri) berasal dari partai pendukung. Dia sering buat kebijakan yang suka bertentangan dengan Nawa Cita Presiden," terang Masinton.Tak hanya itu, tudingan yang menyasar Rini Soemarno terus bergulir. Masinton kembali menuding Rini memiliki kewarganegaraan ganda."Tidak boleh warga negara ganda karena loyalitasnya harus tunggal, harus ke NKRI. Negara kecolongan karena itu seharusnya BIN sudah memverifikasi status kewarganegaraan Rini sejak awal. Rini sudah dua kali jadi menteri yang kecolongan BIN," ujar dia.

Rini tak tinggal diam mendapat serangan politik bertubi-tubi. Dia melakukan perlawanan tak kalah gencar. Pernyataan para politikus PDIP itu disebutnya fitnah kejam."Itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana? Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya," bantah Rini.Dia mengaku tak takut sama sekali jika serangan politik itu berakhir dengan reshuffle. Dia telah siap dicopot dari jabatan menteri jika memang dinilai tak layak menjabat lagi."Kalau sudah waktunya saya diganti, saya selalu siap. Karena itu adalah keputusan dan hak prerogatif dari Bapak Presiden," pungkas dia.