SBY harus jadi Ketum agar Demokrat tidak di-Golkar-kan

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Ibas juga meminta kepada Jokowi agar partainya tidak dipecah belah seperti Golkar.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
SBY harus jadi Ketum agar Demokrat tidak di-Golkar-kan
sby kampanye di bandung. ©rumgapres/abror rizki

Ketakutan akan 'dipecahnya' Partai Demokrat seperti Partai Golkar dan PPP juga membuat kadernya khawatir. Untuk mencegah hal tersebut, Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta menyatakan solusinya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus kembali mimpin Demokrat."Tidak ada alasan, mau tidak mau, beliau (SBY) harus jadi ketua sampai 2019. Ini untuk menangkal adanya gerakan di-'Golkarkannya' partai Demokrat," ujar Mudarta, Selasa (7/4) di Kuta Bali.Mudarta juga membenarkan bahwa isu akan adanya gerakan dipecahbelahnya Demokrat, sudah lama terjadi. "Kabar soal itu sudah lama terdengar. Namun, dengan kearifan kepemimpinan dari SBY, Demokrat masih tetap solid," akunya.Dirinya berharap agar SBY siap untuk memimpin kembali Demokrat. Bukan sebagai dewan penasihat tetapi memimpin Demokrat sebagai Ketua Umum. "Ini penting, semua kader di Bali dan DPD daerah lainnya sepakat hanya SBY yang bisa menyelamatkan Demokrat," ucap Mudarta.‎Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta ke Presiden Joko Widodo saat rapat konsultasi dengan DPR agar partainya yang akan menjalani kongres tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah seperti yang dialami oleh Partai Golkar dan PPP."Aspirasi pribadi di depan forum tadi ke pak presiden, kami berharap partai Demokrat tidak 'di-Golkarkan'. Kami berharap penuh kepada pemerintah agar politik dan hukum dijaga begitu pun jaga kedaulatan politik," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR ini juga menyebut bahwa Jokowi telah berjanji tidak akan melakukan apa yang dia takutkan tersebut. Sehingga, dia berharap nantinya, Jokowi mau datang ke gelaran Kongres Demokrat yang disebut-sebut akan kembali menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum itu."Kami ini penyeimbang tidak miliki permasalahan jarak yang jauh terhadap partai dan tokoh partai manapun, kami akan senang bila pemerintah dalam hal ini presiden untuk hadir. Kami sambut baik jika berkenan kami akan berikan undangan," imbuhnya.

Rekomendasi