Suryadharma akui ada pemikiran gabung KIH di Mukernas PPP

"Mbah Mun hanya pesan kita tidak boleh oposisi," kata Suryadharma.

Rizky Andwika
Oleh Rizky Andwika - Reporter
Suryadharma akui ada pemikiran gabung KIH di Mukernas PPP
Suryadharma Ali. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suryadharma Ali (SDA) mengakui dalam Mukernas PPP memang muncul pemikiran untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun, dia menegaskan PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Djan Faridz tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP)."Kebijakan arah politik jadi topik hangat di mukernas, memang muncul pemikiran dari beberapa orang agar PPP berpindah kebijakan politik dari KMP ke KIH, tapi dari perdebatan dan pertimbangan yang intens di mukernas, maka kecenderungan yang bisa ditangkap PPP tetap di KMP," kata SDA dI Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12). Walaupun tetap di KMP, SDA tidak mempermasalahkan tentang partainya yang tidak mendapatkan jatah di parlemen. Menurutnya, PPP tidak mendapatkan jatah bukan karena kesalahan KMP, melainkan kesalahan kader PPP kubu Romahurmuziy (Romi). "Memang PPP tidak mendapatkan posisi di DPR/MPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan. Tetapi tidak memperolehnya PPP di parlemen bukan sepenuhnya kesalahan KMP. Kesalahan ada di kader PPP (kubu Romi) yang bikin masalah," katanya. Mantan Menteri Agama itu juga berkomentar tentang wacana PPP yang berbalik arah bergabung dengan KIH. Menurutnya, ia memang mendukung pemerintahan, tetapi tidak akan bergabung ke KIH. "PPP prinsipnya kalau pemerintahan kebijakannya pro-rakyat ya kita dukung, kalau tidak bagus ya kami kritik. Begitu pun dengan KMP, kalau tidak pro rakyat ya patut dikritik," ujarnya. Dia pun mengklaim PPP tetap di KMP sudah sesuai dengan persetujuan Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (Mbah Mun). "Mbah Mun akui keabsahan Muktamar Jakarta. Berkaitan koalisi yang memberikan prinsip adalah Mbah Mun. Mbah Mun hanya pesan kita tidak boleh oposisi. Karena itu kalau KIH pro-rakyat, PPP wajib dukung, kalau KMP pro-rakyat PPP wajib dukung. Begitu pun sebaliknya, kalau keduanya tidak pro-rakyat, ya wajib kami kritisi, itu prinsip PPP," tandas tersangka kasus korupsi haji ini.

Rekomendasi