Kekecewaan politikus PDIP soal jatah menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menterinya untuk membantu pemerintahan. Proporsi menteri yang ada di Kabinet Kerja Jokowi yakni 14 dari partai politik dan 20 menteri dari kalangan profesional.Seluruh partai pengusung Jokowi-JK di pilpres mendapat bagian di kursi kabinet. Termasuk PPP yang pada pilpres lalu dukung Prabowo-Hatta namun kadernya yakni Lukman Hakim Saifuddin ditunjuk menjadi Menteri Agama di kabinet Jokowi.PDIP memperoleh 4 kursi menteri, PKB mendapat jatah 4 kursi, NasDem dapat 3 kursi dan Hanura mendapat 2 kursi menteri. Namun pembagian kursi ini rupanya tidak sesuai dengan harapan sejumlah pihak, termasuk di internal PDIP yang memprotes komposisi tersebut.Berikut kekecewaan politikus PDIP soal pembagian jatah menteri Jokowi dihimpun merdeka.com, Selasa (28/10):

Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin merasa kecewa dengan pembagian jatah kursi menteri Jokowi. Penyebabnya, PDIP yang mendapat 109 kursi di DPR tapi jatah menterinya disamakan oleh PKB yang hanya memperoleh 47 kursi di DPR.Hasanudin menyarankan bahwa banyak kader PDIP di daerah bertanya-tanya mengapa jatah menteri yang didapat sama dengan yang didapat oleh PKB. Padahal perolehan suara PDIP jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PKB."Maunya kader di daerah proporsional, PDIP tak sama dengan PKB, masak PKB juga dapat 4 menteri sama dengan PDIP. Ini saya jujur, masukan itu sejak kemarin hingga saat ini," jelas Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10).Dia menyatakan, proporsional pembagian menteri dari jumlah suara di DPR sesuai dengan perolehan di pemilu legislatif penting untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada perolehan kursi PDIP nantinya di Pemilu 2019."Saudara harus ketahui target kader memenangkan pileg dan pilpres. Tentunya format ini harus dijaga supaya pada pemilu 2019 kita menang lagi dalam mengaplikasikan teori politik," tandasnya.

TB Hasanuddin mengaku mendapat banyak masukan dari kader-kader PDIP di seluruh Indonesia tentang jatah menteri. Para kader dan simpatisan PDIP mengaku tidak puas."Pertama saya mendapat masukan kader di daerah, tentang format dan formasi tentang jumlah orang di kabinet kalau dibandingkan dengan perolehan suara di DPR RI," kata TB Hasanudin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10).Menurut dia, PDIP meraup 109 kursi perolehan suara nasional di DPR, PKB 47 kursi, NasDem 32 kursi dan Hanura 16 kursi. Sedangkan pembagian jatah menteri, PDIP mendapatkan jatah 4 menteri, begitu juga dengan PKB yang mendapatkan jatah 4 menteri."Masukan dari daerah tak puas dalam komposisi seperti itu," kata dia.

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Pandjaitan terperanjat ketika nama Tedjo Edhy Purdjiatno ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Padahal sebelumnya, nama Tedjo nyaris tak terdengar disebut-sebut sebagai calon menteri."Yang saya surprise itu Menko Polhukam kirain Pak Luhut, biar bisa jadi mitra komisi III," kata Trimedya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10).Menurut Trimedya, nama yang santer disebut sebagai Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) justru adalah Luhut Panjaitan. Dia mengaku antara Komisi III DPR sudah memiliki komunikasi yang baik dengan Luhut.Trimedya tak habis pikir nama Tedjo yang merupakan kader Partai Nasdem menjadi Menko Polhukam. Namun, dia tetap menerima nama Tedjo menjadi menteri."Kan memang Luhut yang beredar, kemudian ada pak Wiranto dan terakhir kuda hitam. Ya politik kan injury time," tandasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan Tengah, Freddy Ering mengaku kecewa dengan komposisi Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab menurut dia, tidak satupun menteri yang berasal dari Kalimantan."Apabila melihat nama menteri di 34 Kementerian Jokowi-JK, tidak ada satupun diisi tokoh dari wilayah Kalimantan," kata Freddy yang juga Ketua Komisi A DPRD Kalteng itu di Palangka Raya, Senin (27/10) dilansir antara.Menurut dia banyak figur-figur putra Kalimantan yang bersih, berintegritas dan layak menjabat Menteri. Namun nyatanya, Jokowi tak menunjuk orang Kalimantan jadi menteri. "Tapi, kami melihat satupun tidak ada Menteri yang dari Kalimantan. Ini tidak adil," tegas dia.

Pengurus DPD PDIP Kalimantan Tengah Freddy Ering merasa telah dibohongi oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya sebelum jadi Presiden, menurut dia, Jokowi pernah berjanji akan mengakomodir putra daerah dari Kalimantan untuk jadi menteri.Dia mengatakan, sebelum Jokowi terpilih sebagai Presiden, beberapa kali menyampaikan akan mengakomodir dan memberikan kesempatan putra daerah yang merepresentasikan wilayah. Namun, lanjut dia, 34 Menteri tersebut justru ada yang diisi 10 putra dari salah satu daerah dan pada saat pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden tidak terlalu memberikan kontribusi."Jadi kami melihat apa yang pernah disampaikan Jokowi sebelum terpilih tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jujur, kami sangat kecewa dengan komposisi Kabinet Jokowi-JK," kata Freddy, Senin (27/10) dilansir antara.Freddy menambahkan, mengenai kontribusi memenangkan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, lima Provinsi di Kalimantan sangat banyak memberikan suara. Anggota DPRD Kalteng itu pun mempertanyakan keseriusan Jokowi-JK melibatkan semua elemen masyarakat se Indonesia untuk membangun bangsa dan kesejahteraan masyarakat."Jangan-jangan Kalimantan tidak dianggap. Atau harus berontak seperti Aceh dan Papua baru mendapatkan perhatian pemerintah pusat, kami kecewa, sangat kecewa," pungkasnya.