PKS: Kami menolak BLSM, itu bisa kubur rakyat

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung mengkritik skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM subsidi. Menurutnya, BLSM bukan solusi utama kenaikan BBM."Posisi kita menolak. Kita tolak juga BLSM. Itu namanya kubur rakyat," kata Tamsil di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (13/6).Namun menurut Tamsil, sikap PKS ini tidak kaku. Di penghujung jalan seperti saat ini, PKS memaklumi rencana kenaikan tersebut dan mendukung skema BLSM dengan satu catatan."Kalau pemerintah menaikkan BBM, memang tidak bisa tidak. Posisi PKS itu pada dasarnya tidak setuju kenaikan BBM. Tapi kalau pemerintah naikkan BBM, itu wewenang pemerintah. Ini sah-sah saja," lanjutnya.BLSM itu, lanjut Tamsil, harus ada karena kalau tidak daya beli masyarakat menjadi turun. PKS sepakat pemangkasan waktu pelaksanaan BLSM dari lima bulan jadi empat bulan, dengan alasan untuk menghindari ketergantungan rakyat."BLSM ini harus terbatas, jelas targetnya. Yang paling penting lapangan kerja yang banyak, ini bisa tanggulangi bisa tepat. BLSM ini sifatnya semu. Makanya sudah benar untuk sementara. Menurut kita tidak boleh lebih empat bulan," ujarnya.Sebelumnya rapat Banggar DPR menyepakati penurunan besaran dana BLSM sebesar Rp 2,3 triliun, dari jumlah awal hasil kesepakatan di Komisi VIII DPR Rp 12.009.172.750.000."Dari situ memang ada penghematan Rp 2,3 triliun, akan kita arahkan ke infrastruktur pedesaan sebesar Rp 1,2 triliun," kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (13/6).Selain dialihkan untuk perbaikan infrastruktur pedesaan, juga dialihkan untuk memenuhi permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini belum terealisasi. Namun untuk KPU, akan dibicarakan lebih lanjut dengan melibatkan Komisi II DPR.