Penyumbang atas nama "Hamba Allah" rawan pencucian uang

Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono mengatakan, penyumbang dana dengan nama 'Hamba Allah', kemudian penyumbang melalui sistem di luar perbankan, bisa membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Saya rasa pencucian uang itu melalui sistem perbankan dan sangat terbuka. Dan jelas dana-dana ini semua berdasarkan yang sudah terbuka dari anggota-anggota kita," kata dia di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut dia, dalam sistem perbankan sudah jelas kriteria-kriteria. Misalnya, bila ada sumber-sumber yang dinilai kurang jelas dan kotor maka dengan sistem keterbukaan itu akan mudah dicari siapa sumbernya.

Bagaimana dengan hasil survei Transparancy International Indonesia (TII) soal keterbukaan dana partai politik? Thomas enggan komentar. Apalagi menyangkut partai lain, Golkar dan Partai Demokrat. Namun demikian dia memberi apresiasi survei yang dilakukan TII.

"Saya sebetulnya tidak mau menanggapi soal Golkar dan Demokrat. Tapi pada intinya Gerindra mengapresiasi atas kerja teman-teman TII. Karena proses transparansi pendanaan partai ini kita sudah berlangsung lama. Dan prinsipnya bahwa aturan main dan perundang-undangan itu sudah jelas dan kita mengikuti aturan main itu," ujarnya.

Sebelumnya, TII bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan instrumen untuk mengukur sejauh mana tingkat transparansi pendanaan partai politik melalui sebuah survei. Hal ini didasarkan pada UU No.2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Survei dilangsungkan pada Juni 2012 hingga April 2013, bahwa respons 9 partai politik nasional terhadap transparansi dana parpol pada umumnya kooperatif.

Namun partai-partai dengan banyak kursi di DPR RI seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar kurang kooperatif. Begitu pula PKS, partai dengan kursi sedang di DPR juga dinilai kurang kooperatif.