Merdeka.com - Politisi Partai Demokrat dan PDIP masih saling sindir gara-gara 'nyanyian' Setya Novanto di sidang korupsi e-KTP. Politikus PDIP Rio Sambodo tak terima, Sekjen Hasto Kristiyanto disebut jubir yang buruk bagi partainya oleh Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik.

Rio mengatakan, pernyataan Rachland tak menyentuh akar persoalan. Sebaiknya, politisi muda Demokrat tersebut ikut membantu mengungkap korupsi e-KTP ketimbang mencela pihak lain.

"Apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan adalah kebenaran, bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam kapasitas desainer kebijakan, dan meminta agar Gamawan Fauzi memberi penjelasan secara gamblang ke rakyat? Apakah pernyataan itu salah?" kata Rio saat dihubungi, Selasa (27/3).

Rio mengingatkan, sebuah kebijakan dimulai dari pengguna anggaran yang mengusulkan kebijakan. Dalam kebijakan e-KTP, pengusulnya Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.

"Serangan Demokrat seolah menutupi akar persoalan e-KTP tersebut yang memang terjadi saat pemerintahan SBY. Mengapa Demokrat terkesan alergi. Apakah karena ada yang ditutup-tutupi?" ujar Rio yang juga Ketua DPC PDIP Jakarta Timur.

Dia melanjutkan, sekiranya Demokrat kesatria, seharusnya partai besutan SBY itu ikut mendorong Gamawan Fauzi mempertanggujawabkan perbuatannya.

"Itu cara yang benar di dalam membela Pak SBY. Coba sebut, di mana pernyataan Hasto yang salah?" tantang Rio.

Rio mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin mengajak Demokrat untuk berani mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini.

"Dan sekiranya Demokrat sependapat dengan kami, bahwa segala sesuatunya dimulai dari pengguna anggaran, yaitu Pak Gamawan Fauzi maka ini bisa menjadi arah positif atas pengungkapan tuntas kasus korupsi tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto adalah juru bicara yang buruk bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Ucapan itu menaggapi Hasto yang menyebut keterlibatan Demokrat terkait kasus e-KTP.

"Pernyataan itu membuktikan, sekali lagi, Hasto adalah juru bicara yang buruk bagi PDIP. Pada saat bersamaan, dia juga memberi citra buruk pada politik karena mengesankan seolah politik adalah perilaku tak bermartabat," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/3).

Menurutnya, hubungan PDIP dan Demokrat selama ini tidak terbilang baik. Tetapi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai berlambang mercy itu bisa dibilang baik-baik saja.

"Ini kami sesali karena dua partai nasionalis ini memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan," ungkapnya.

Kedekatan Demokrat dan Jokowi, kata Rachland, bisa dilihat dalam berbagai suasana. Seperti di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Bahkan, kala Jokowi sempat menyatakan dirinya seorang 'demokrat'.

"Namun publik perlu memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Ia, sebagai 'seorang demokrat' akan menangani dengan arif masalah internalnya dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat," ucapnya.