PKS puji langkah pemerintah tetapkan 27 Juni sebagai hari libur nasional

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi keputusan pemerintah menetapkan 27 Juni sebagai hari libur nasional. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan pemerintah sadar bahwa Pilkada Serentak 2018 ini merupakan terbesar sepanjang sejarah.

"Menjadi libur nasional saya kira itu baik sekali. Kita harapkan ini menjadi momentum yang penting dalam politik indonesia. Ini hari yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh rakyat Indonesia dalam partisipasi politiknya. Jangan lewatkan sekalipun, suara anda sangat menentukan masa depan Indonesia di daerah masing masing," katanya di markas PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/6).

PKS berharap, Pilkada dapat berlangsung dengan luber dan jurdil serta diharapkan netralitas yang sudah dijamin pemerintah benar-benar berjalan di lapangan. "TNI, Polri, BIN maupun sampai aparat birokrasi yang terendah di bawah semuanya harus memainkan peran proporsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tutur Mustafa.

Mustafa juga menyikapi positif pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melihat ada ketidaknetralan aparat negara yakni TNI, Polri dan BIN. Menurutnya, SBY sebagai tokoh bangsa tak mungkin asal bicara.

"Sebagai mantan Presiden RI dua periode beliau punya kepekaan yang tinggi tentang situasi yang berkembang, jadi beliau pasti berbicara atas data dan fakta yang beliau temukan. Sehingga ini merupakan warning dari pemerintah agar tidak main-main," ujarnya.

Kemudian, PKS juga bersyukur bahwa pemerintah menanggapi baik dan tetap memberi penghormatan kepada SBY. Partai berbasis Islam ini berharap apa yang diingatkan SBY dapat dijalankan secara amanah oleh pemerintah.

"Kita dari parpol keseluruhannya akan memberikan pengawasan yang maksimal dan kita akan lakukan proses advokasi secara hukum apabila di lapangan nyata-nyata terjadi. Sekali lagi netralitas ini akan menentukan mutu demokrasi ke depan," ujar Mustafa.