Pimpinan MPR Sambangi DPP PKS, Bahas Amandemen Terbatas UUD 1945
Merdeka.com - Pimpinan MPR RI siang ini mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No. 82, Jakarta, Selasa (26/11). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet beserta rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 12.53 WIB. Mereka diterima dengan hangat oleh Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.
Saat tiba, mereka sempat berfoto di depan media dengan bersalaman dan kemudian memasuki sebuah ruangan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Kedatangan rombongan MPR RI itu guna memaparkan rencana amandemen terbatas UUD 1945 menyangkut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sampai saat ini pertemuan tertutup antara lembaga tinggi negara dengan partai politik itu masih berlangsung secara tertutup.
Sebelumnya, Ketua MPRRI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan, pihaknya akan mengunjungi parpol yang menolak amandemen konstitusi untuk memasukkan pasal terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Tiga partai tersebut adalah Golkar, Demokrat dan PKS. "Safari politik MPR dalam rangka menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) MPR sebelumnya. Di mana rekomendasinya itu adalah perlunya amandemen terbatas dan GBHN," kata Bamsoet di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurut Bamsoet, tiga partai tersebut tidak sreg amandemen UUD 1945 hanya menambahkan pasal terkait GBHN saja. Menurut ketiga partai itu, pengembalian GBHN bisa dilakukan dengan membuat undang-undang saja. "Sehingga kami penting untuk bersafari lagi. Menggali apa yang kira-kira bisa kami tuntaskan dari PR (MPR) periode sebelumnya," ungkap dia.
Kata Bamsoet, safari ini tersebut demi membuka ruang publik untuk memberikan masukan terkait GBHN. Ia menegaskan bahwa safari itu bukan dalam rangka meyakinkan ketiga parpol itu untuk menghendaki amandemen. Melainkan meminta pendapat ketiganya terkait isu amandemen itu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi
Bamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaPPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner
Menurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya