Merdeka.com - Kebijakan bebas visa pemerintah saat ini jadi sorotan. Aturan itu dianggap sering disalahgunakan warga asing ke Indonesia. Alih-alih izin visa hanya digunakan untuk berwisata, tapi tak sedikit warga asing ilegal yang memakainya untuk bekerja dan menetap di Tanah Air.

Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar pemerintahan Jokowi-JK mengevaluasi kebijakan bebas visa itu. Menurutnya, bebas visa tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

"Saya rasa naiknya kuantitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bukan karena bebas visa. Kenaikan kuantitas wisman ke Indonesia adalah adanya rasa aman dan nyaman. Jika rasa aman terjamin, rasa nyaman terjamin dan fasilitas terjamin maka akan menaikan kuantitas wisatawan mancanegara di Indonesia," kata Zulkifli melalui pesan tertulis, Senin (26/12).

Senada dengan Zulkifli, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menekankan kebijakan bebas visa harus melihat asas resiprokal yakni timbali balik, kesetaraan dan rasa keadilan.

"Jika resiprokal tidak ada ya kebijakan itu akan banyak mudharatnya daripada manfaatnya lebih baik dievaluasi," tegas dia.

Presiden Joko Widodo menegaskan tenaga kerja asing yang diketahui bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak. Jokowi memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Petugas Imigrasi untuk menindaknya.

Hal ini sekaligus menjawab tudingan jika kebijakan bebas visa dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing bekerja secara ilegal di tanah air.

"Itu untuk turis, (Bebas Visa) itu untuk turis. kalau ada yang ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara mana yang layak diberikan bebas visa atau negara mana yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," katanya.