Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perludem nilai PKPU No 20 Tahun 2018 jadi UU bukan karena Kemenkum HAM luluh

Perludem nilai PKPU No 20 Tahun 2018 jadi UU bukan karena Kemenkum HAM luluh Perludem. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bukan dikarenakan kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu luluh. Menurutnya, hal itu dikarenakan PKPU tersebut telah sesuai secara prosedur maupun substansi dengan undang-undang dan konstitusi.

"Saya kira Kemenkum HAM bukan luluh ya. Tapi karena memang pasca sinkronisasi dan harmonisasi, PKPU Pencalonan sudah sesuai secara prosedur maupun substansi dengan UU dan konstitusi," ungkap Titi kepada Liputan6.com, Kamis (5/7).

PKPU tersebut mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Peraturan yang memuat larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif tersebut telah diteken oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, Widodo Ekatjahjana pada 3 Juli 2018.

Menurut Titi, PKPU itu akhirnya diundangkan oleh Kemenkum HAM, lantaran juga karena Presiden Joko Widodo menghormati kewenangan KPU untuk mengaturnya.

"Karena Presiden Joko Widodo juga menyatakan terbuka menghormati kewenangan yang dimiliki KPU untuk membuat Peraturan KPU," ucap Titi.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asyari juga mengatakan hal senada. Menurut Hasyim, Presiden telah menghormati kemandirian KPU untuk mengatur isi dari PKPU tersebut. Karenanya dia mengatakan, sudah semestinya jajaran menteri pun dapat mengikuti arah kebijakan Presiden, termasuk Menkum HAM, Yasona Laoly.

Dia pun menilai, justru aneh jika Kemenkum HAM tidak mau PKPU itu diundangkan. Menurut dia, sudah merupakan kewajiban dan tugas bagi Kemenkum HAM untuk melakukannya.

"Jadi malah aneh kalau Kemenkum HAM tidak mau mengundangkan itu aneh. Itu tugas dia kok," ungkap Hasyim, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024
Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi atau MK akan memproses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Termasuk menyidangkan sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gugatan di PTUN Bakal Disidangkan, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tak Buru-Buru Tetapkan Prabowo-Gibran
Gugatan di PTUN Bakal Disidangkan, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tak Buru-Buru Tetapkan Prabowo-Gibran

Oleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.

Baca Selengkapnya
Tak Cuma Dua, Ketua KPU Ungkap Ada 3 Syarat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Tak Cuma Dua, Ketua KPU Ungkap Ada 3 Syarat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Rumusan tersebut sudah ditetapkan konstitusi dan dirujuk ke Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya
Dasar Hukum Pemilu di Indonesia, Pahami Aturannya
Dasar Hukum Pemilu di Indonesia, Pahami Aturannya

Pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan

UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya