Merdeka.com - DPR dan pemerintah bakal segera melakukan pembahasan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP). Revisi ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menargetkan akan menyelesaikan revisi UU PPP sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April.

"Kita berharap kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup kita upayakan," ujar Supratman saat rapat pleno dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Untuk itu, Supratman meminta setiap ketua kelompok fraksi (Kapoksi) segera mengirimkan nama yang akan menjadi anggota panitia kerja (Panja).

Baleg menjadwalkan akan membahas revisi UU PPP pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Supratman mengaku telah meminta izin dari pimpinan DPR.

"Kita akan meminta izin untuk bersidang Jumat Sabtu. Kalau memungkinkan hari Minggu. Karena kita mengejar supaya RUU ini sebisa mungkin bisa diselesaikan dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi," kata politikus Gerindra ini.

Revisi UU PPP ini terdapat 362 daftar inventarisasi masalah (DIM). Terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan dihapus.

Revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Fokus perubahan undang-undang ini adalah untuk menambah metode omnibus law dalam proses pembentukan undang-undang.

Dalam rapat pleno hari ini, turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Surabaya, Menko Polhukam Mahfud MD, serta Menkumham Yasonna Laoly.