Pengamat Curiga Ada Deal Politik Jokowi-Prabowo di Balik Lumbung Pangan Nasional

Merdeka.com - Penunjukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menangani pengembangan program lumbung pangan nasional atau food estate oleh Presiden Joko Widodo dinilai jadi kekeliruan dalam birokrasi modern.
Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai, keputusan tersebut merupakan kekeliruan karena dalam pandangan birokrasi modern tugas, wewenang, maupun otoritas dari Menhan terkait pertahanan, kekuatan, kapasitas militer dan ancaman tantangan gangguan pada pertahanan negara bukan persoalan lahan maupun pangan.
"Jadi yang lebih keliru besar adalah yang memerintahkan Prabowo untuk mengurusi pangan, yaitu Presidennya. Jadi dalam konteks ini ada dua orang yang keliru besar Prabowo dan Jokowi," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (15/7).
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
Menurutnya, tugas dan kewenangan untuk mengurusi lumbung pangan adalah Menteri Pertanian, sebagai kementerian yang sudah jelas tugas dan fungsinya. Termasuk kemampuan yang cukup untuk membangun lumbung pangan baru di Kalimantan.
"Nah karena itu tidak sesuai dengan prinsip birokrasi modern maka analisisnya meyakinkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut mengandung area deal politik atau unsur politik. Ada semacam transaksi tertentu diantara Jokowi dan Prabowo. Tetapi tidak bisa diungkap ke publik," tuturnya.
Sebagai analisis sosial politik, Ubed mencurigai terdapat kesepakatan yang dilakukan antara Jokowi dan Prabowo dari apa yang ditunjukan kepada publik. Terindikasi pada intensitas yang tinggi dari pertemuan antara keduanya dan tidak adanya protes keras dari Menteri Pertanian.
"Ilmuwan sosial hanya bisa membaca dari fenomena empirik dan makna dari perilaku yang mereka pertunjukan. Dari sisi itu nampaknya memang terlihat sudah ada kesepakatan politik sebelumnya diantara mereka," jelasnya.
"Terlebih, kebijakan tersebut juga menambah daftar kekacauan tata kelola pemerintahan saat ini. Hal ini berbahaya di tengah situasi pandemi Covid-19 dan di tengah krisis ekonomi yang semakin parah," tambah Ubed.
Dia pun menyayangkan atas sikap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang tidak melontarkan protes atas keputusan Prabowo mengelola lumbung pangan
"Menteri pertanian diem aja, tidak melawan atau protes atau mempertanyakan kebijakan tersebut. Padahal yang dikerjakan Prabowo atas perintah Jokowi itu adalah seharusnya pekerjaan Menteri Pertanian," terangnya.
Jokowi Dinilai Ingin Kritik Mentan
Senada dengan Ubed, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai keputusan itu tetap tidak tepat. Karena tidak sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap masing-masing menteri.
"Keputusan itu tidak tepat, Mengapa tidak tepat. Karena untuk urusan pertanian perkebunan pangan itu sudah ada Menteri Pertanian lah. Jadi seperti Menteri Pertanian ini tidak dipercaya untuk mengelola pangan," terangnya saat dihubungi merdeka.com.
Menurutnya, persoalan lumbung pangan itu sudah jelas sekali tupoksinya dipegang oleh Mentan. Sebagaimana tugas yang telah dulu disusun oleh Presiden sendiri.
"Jadi saya tidak mengerti maksudnya. Apa hanya menasehati atau memang menyindir Mentan? Karena tidak mampu mengelola pangan, jadi banyak ini spekulasinya," tuturnya.
"Apalagi setiap pelantikan Presiden itu kan sudah membagi tupoksinya masing-masing. Jadi kalau seperti ini apakah memang benar ini diragukan kinerja dari Menteri Pertanian? Apakah ini dicabut tupoksi atau seperti apa," tambahnya.
Reshuffle Dulu Baru Tepat
Senada dengan hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kebijakan tersebut terjadi saling tumpang tindih kewenangan antara pertahanan dan pertanian.
"Jadi kebijakan itu saya bisa katakan saling tumpang tindih, Presiden tertukar antara tugas menteri-menterinya itu," sebut Syarwi.
Menurutnya, apabila keputusan Presiden menunjuk pengelola lumbung pangan di tangan Menhan. Dia menyarankan lebih baik melakukan reshuffle terlebih dahulu dan menukar posisi.
"Jadi lebih baik reshuffle dulu ditukar Prabowo ke menteri pertanian, Syahrul pindah ke Menteri Pertahanan. Jadi di tuker saja, karena itu konsekuensi logisnya akibat keputusan ini," katanya.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Presiden supaya mampu tempatkan tupoksi pekerjaan menteri secara tepat dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Apalagi sekarang kita sudah lihat banyak sekali menteri-menteri yang bekerja di luar tupoksinya di luar dari kewenangannya. Ini logikanya terbalik," tuturnya.
"Mana ada menteri pertahanan di luar negeri sana mengurusi pertanian mana ada. Jadi jangan dibuat logika yang menukar pemahaman publik, di Amerika menteri pertahanan itu tidak pernah mengurusi sawah atau pertanian," tutupnya.
Penjelasan Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan memilih Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggarap lumbung pangan nasional. Menurutnya, tugas Menhan bukan hanya mengurusi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Namun, dia mengungkapkan, Menhan juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memperingatkan akan adanya krisis pangan.
"Yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (13/7).
"Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau (lokasi lumbung pangan di Kalimantan Tengah)," sambungnya.
Lumbung pangan ini dibangun untuk memproduksi cadangan pangan yang dibutuhkan apabila terjadi krisis. Meski proyek lumbung pangan dipimpin oleh Prabowo, Jokowi memastikan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) juga akan dilibatkan.
"Tapi tetap Mentan kan juga back di situ. Nanti urusan pertanian yang lain, pangan yang lain ya tetap Mentan," terangnya.
Jokowi menuturkan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tidak hanya memproduksi beras saja. Nantinya, lumbung pangan itu dapat memproduksi jagung dan cabai.
"Sehingga nanti kalau misalnya kekurangan beras ya tanam padi. Kalau kekurangan jagung ya tanam jagung. Kemarin sudah kita cek, jagung bisa, padi bisa. Cabai, tanam di situ," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dia memastikan, lahan untuk menggarap lumbung pangan di Kalimantan Tengah bukanlah gambut. Jokowi meyakini lumbung pangan ini tidak akan mengganggu lingkungan sekitar.
"Itu di luar gambut dan saya kira enggak akan mengganggu lingkungan yang ada. Kita tahu gambut di mana titiknya, mana yang gambut, sedalam apa, ada semua," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Sinyal dukungan Jokowi untuk Prabowo membuat elektoral Prabowo meningkat.
Baca Selengkapnya
Menurut Nusron, pertemuan tersebut menjadi pertanda dukungan Presiden Jokowi terhadap pasangan calon nomor urut 02
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, masyarakat sudah pintar menilai.
Baca Selengkapnya
Jokowi dan Prabowo makam malam di sebuah restoran di daerah Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Meski dukungan politik terhadap Prabowo kerap disangkal Jokowi, namun momentum keakraban pada ajang Pilpres seperti sekarang ini sangat jelas.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi makan hingga blusukan bersama Prabowo dan Ganjar
Baca Selengkapnya
Terbaru, keduanya bertemu pada Senin (10/7) di Istana Negara, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, politik adu domba tersebut sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
Baca Selengkapnya
Bambang Pacul menilai, pertemuan antara pemimpin dan calon pemimpin bangsa itu merupakan hal yang biasa-biasa saja
Baca Selengkapnya
Prabowo pun meminta Presiden Jokowi untuk hadir dalam penutupan Rapimnas Gerindra.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto terlihat mengenakan kemeja batik berwarna coklat dengan celana hitam.
Baca Selengkapnya
Romantisme terlihat ketika Jokowi bersama Prabowo dan Ganjar kunjungan kerja ke Pekalongan
Baca Selengkapnya