Merdeka.com - Bendahara DPW PAN Jawa Timur, Agus Maimun menyangsikan tidak diberikannya izin deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang akan digelar 26 Agustus di Tugu Pahlawan Surabaya oleh Polda Jatim.

Agus menilai, Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum saat ini berbeda dengan dulu. Dia menerangkan, saat ini hanya cukup untuk memberitahukan kegiatan tersebut kemudian polisi berkewajiban untuk mengamankan kegiatan tersebut.

"Saya enggak tahu apakah regulasi yang ada polisi itu mengizinkan atau cukup memberitahukan dengan mengamankan, karena kan beda dulu dengan sekarang, kalau sekarang berbicara di depan umum itu cukup memberitahukan dan kemudian polisi berkewajiban untuk menjalankan keamanan. Kalau Polda tidak mengizinkan ya harusnya didudukkan apa dasarnya untuk tidak mengizinkan," ungkapnya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (25/8).

Agus sapaan akrabnya, juga tidak bisa menjamin kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman atau tidak, ia hanya mengharap supaya tidak ada upaya untuk menghalangi Gerakan #2019GantiPresiden. Pasalnya gerakan #2019TetapJokowi juga tak pernah ada yang menghalangi. Ia juga menganggap bahwa dua gerakan ini tidak ada hubungannya dengan isu SARA dan sama sekali tidak melanggar konstitusi.

"Saya tidak tahu, apakah ini aman atau tidak, tapi saya berharap. Ini juga tidak ada yang salah dengan misalkan gerakan #Jokowi2Periode, gerakan #2019GantiPresiden yang didengungkan ini hal yang berhadapan dengan #2019Jokowi2periode. Saya kira sah-sah saja. Kalau ada yang bilang isu SARA. Ya isu SARA yang mana wong ini tidak ada yang menjelekkan satu dengan yang lainnya," tegas Anggota DPRD Jatim ini.

Terakhir, Agus mengapresiasi gerakan #2019GantiPresiden yang akan dilaksanakan besok. Dia juga berharap agar tidak terjadi bentrok dengan kelompok lain yang tidak sepakat dengan gerakan ini.

"Yang saya harus apresiasi, gerakan ini harus berjalan dengan tertib dan kalau ada kelompok lain yang tidak sejalan untuk tetap menghormati satu sama lain." tegas dia mengakhiri.