Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya daerah di luar Jawa, Madura, dan Bali. Kenaikan untuk BBM jenis Premium dan Solar sebesar Rp 500 per liter. Maka dari itu harga Premium baru sebesar Rp 7.300 per liter dan Solar baru Rp 6.900 per liter.

Kenaikan yang dilakukan secara sepihak ini menuai reaksi negatif dari sejumlah pihak, tak terkecuali Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) yang juga sahabat dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan mempertanyakan kinerja Satgas Pemberantas Mafia Migas bentukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Mana hasil kerja satgas pemberantasan mafia migas itu? Nihil dan tak ada hasil positifnya sama sekali," ujar Rudy kepada wartawan, Minggu (29/3).

Padahal, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan.

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut.

Tak hanya di medan terbuka, upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout ketika permintaannya tak diakomodir mayoritas anggota DPR saat itu.

Setelah pemerintahan berganti ke tangan Jokowi, Rieke yang paling bersuara lantang ini mulai melunak. Bahkan, wanita yang sempat bermain di sitkom 'Bajaj Bajuri' itu balik menyebut pemerintah SBY dan Pertamina yang bersalah hingga membuat Jokowi harus menaikkan harga BBM.

"Saya bisa mengatakan dengan bukti-bukti yang ada, bahwa Pertamina dibikin kropos oleh perusahaan swasta ini dengan alasan ini itu," katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (19/11).

Tak hanya Rieke, politikus PDIP lainnya, Ribka Tjiptaning juga mengancam pemerintah akan mengerahkan 15 ribu orang ke Istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, massa tersebut akan dipimpinnya sendiri.

"Saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstraparlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstraparlemen," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Mereka juga membagi-bagikan buku soal sikap penolakan di sela-sela rapat paripurna soal RAPBN-P 2013 tersebut. Buku berukuran sekitar 20x10 cm dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna.

Buku itu berisi usulan postur APBN-P 2013 versi PDIP melalui program pro desa, untuk menghadapi postur APBN-P 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Buku kecil juga disebut-sebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan.

"Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan, karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBN-P 2013," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus merubah APBN dan menaikkan harga ВВМ. Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBN-P 2013.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana Rp 43 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak Rp 30 triliun," demikian kutipan buku kecil itu.

Dengan naiknya harga BBM saat ini, apakah PDIP bakal kembali menunjukkan tajinya dengan menolak kenaikan BBM? Kita tunggu saja.