Kubu Anies tetap melanjutkan program dan pembangunan pemerintah sebelumnya, yang kurang diperbaiki.
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dijamin akan tetap menjalankan UU Ibu Kota Negara (IKN) apabila menjadi presiden karena undang-undang tersebut tetap berlaku.
Namun, UU IKN akan dipertimbangkan untuk direvisi apabila pembangunan ibu kota baru itu membebani anggaran negara.
"Tapi selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok beberapa hal dan itu sudah undang-undang dan akan dijalankan dan apabila nanti memberatkan APBN mungkin bisa direvisi kembali," kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN, Usamah Abdul Aziz kepada wartawan, dikutip Jumat (1/12).
"Tergantung nanti kondisinya di pada saat waktunya nanti," kata Usamah.
Usamah tak menjelaskan apakah Anies nantinya akan mengkaji kembali proyek strategis nasional di era Jokowi. Ia hanya mengatakan, kalau yang sudah baik tetap dilanjutkan. Yang kurang baik akan diperbaiki.
"Seperti yang sudah kita sampaikan ada empat hal yang memang sudah baik akan dilanjutkan dan yang kurang baik diperbaiki yang sangat tidak baik kita hapuskan yang belum ada kita buat yang baru jadi prinsipnya masih sama," ungkapnya.
Diberitakan, Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Anies menyebut, akan mengkaji ulang undang-undang (UU) IKN jika jadi presiden terpilih 2024.
Hal ini disampaikan Anies, menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).
"Menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies.
Anies menyampaikan, saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk UU IKN. Sehingga, kata dia selama undang-undang tersebut masih ada dan tak dirubah, IKN akan lanjut dibangun.
"Saat ini, itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan," kata Anies.
Menurut Anies, anggaran pembangunan IKN amat besar. Dia menilai, anggaran itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting, semisal pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga puskesmas.
"Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ungkap Anies.
Kubu Anies tetap melanjutkan program dan pembangunan pemerintah sebelumnya, yang kurang diperbaiki.
Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.
Baca Selengkapnya
Pemkab Banyuwangi terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak.
Baca Selengkapnya
Menaker Ida berpesan untuk terus mengembangkan program-program pembangunan ketenagakerjaan pada masa mendatang.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca Selengkapnya
Harvick Hasnul Qolbi meninjau pengerjaan program Jalan Usaha Tani atau JUT sepanjang 1,2 kilometer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Baca Selengkapnya
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Seoul menggelar program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur bahasa asing. Program tersebut masuk MUIR.
Baca Selengkapnya
Skema program BLT akan dilakukan penyesuaian sedemikian rupa agar masyarakat dapat menjadi lebih produktif.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan akan membawa program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) ke tingkat nasional.
Baca Selengkapnya
Selanjutnya, Gibran memberi sinyal agar Selvi turun ke panggung.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi