Kuasa hukum Ganjar-Yasin polisikan penyebar selebaran soal e-KTP

Kamis, 10 Mei 2018 23:31 Reporter : Dian Ade Permana
Kuasa hukum Ganjar-Yasin polisikan penyebar selebaran soal e-KTP Tim hukum pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin. ©2018 Merdeka.com/Dian Ade Permana

Merdeka.com - Tim hukum pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin melaporkan tiga orang penyebar selebaran di Pasar Karoban, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ke polisi. Langkah ini ditempuh setelah mereka lolos dari jerat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati.

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Yasin, Heri Joko Setyo menjelaskan, alasan pelimpahan kasus tersebut pada kepolisian karena diduga kuat mengandung unsur tindak pidana umum. Sebab selebaran yang menuding Ganjar menerima uang E-KTP itu telah meresahkan masyarakat, memiliki niat jahat, dan mengandung fitnah serta ujaran kebencian.

"Perbuatan tersebut diduga merupakan masuk dalam tindak pidana umum, yang dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan dan ada ajakan lisan untuk tidak mencoblos pada Pilgub, khususnya tidak mencoblos Ganjar," katanya di Posko Relawan Pandanaran 100 (Panser), Kamis (10/5).

Tiga orang tersebut pada 20 April silam di pasar Karoban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, menyebarkan selebaran dari koran Suara Merdeka yang memuat berita menyudutkan Ganjar Pranowo. Masyarakat yang resah karena perilaku penyebaran tersebut lantas menangkap kemudian menyerahkannya ke Panwas Kabupaten Pati.

"Kasus ini sudah dilimpahkan ke Panwaslu, tapi menurut Panwas kasus tersebut tidak bisa ditarik ke kasus pidana pemilu," jelasnya.

Setelah mempelajari secara detail, Heri menegaskan perbuatan tersebut bisa ditarik ke ranah pidana umum dengan mengacu Pasal 160 KUHP. Heri juga menambahkan bahwa selain mengacu pada Pasal 160 KUHP, perbuatan tersebut juga bisa dikategorikan merupakan perbuatan diduga menista orang lain secara lisan maupun tulisan. Dan orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut tidak benar.

"Seperti diatur Pasal 311 ayat 1 KUHP," ujar Heri.

Heri menjelaskan, bukti yang paling menguatkan adalah, jika menilik Pasal 160 KUHP, terkait dengan adanya bukti tertulis dari proses tangkap tangan, isi dari bukti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Selain itu, isi berita selama ini juga tidak terbukti di persidangan," katanya.

Selain itu, jika menggunakan Pasal 311 KUHP, soal fitnah, Heri menegaskan unsur-unsurnya juga terpenuhi. "Pertimbangan lain adalah soal perubahan font koran ada yang dikecilkan dan bagian yang ditonjolkan dibesarkan," tandasnya.

Rekan Heri, Johan Erwin mendorong penyelesaian kasus ini agar pola kampanye negatif seperti ini tidak berlanjut. Sebab selebaran yang mendiskreditkan Ganjar tidak hanya tersebar di Pati tapi juga di beberapa daerah lain. "Kita tidak ingin pilkada Jawa Tengah tersebar black campign, atau ada yang melakukan hal-hal di luar etika kampanye," katanya.

Saat ini Polres Pati telah memeriksa beberapa saksi dan pelaku penyebaran. "Kalau kemarin Panwaslu beralasan tidak bisa menemukan saksi, sekarang kami bisa mendatangkan para saksi dan bukti-bukti lain uang yang mendukung," tegasnya. Selain menghukum pelaku penyebaran, tim kuasa hukum juga meminta pengusutan kasus mampu mengungkap siapa aktor intelektual di balik selebaran tersebut. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini