Komisi X DPR Klaim Belum Terima Draft RUU Permusikan

Selasa, 5 Februari 2019 01:02 Reporter : Aksara Bebey
Komisi X DPR Klaim Belum Terima Draft RUU Permusikan Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Para musisi diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. Pasalnya, draft dari rancangan tersebut masih belum sampai ke komisi X DPR RI.

Seperti diketahui, RUU Permusikan yang diusulkan oleh Komisi X DPR banyak dikritik oleh para musisi di tanah air. Kritikan tersebut mencuat karena RUU Pemusikan tersebut akan menjadi aturan 'Pasal Karet' yang dapat membuih para musisi atau seniman musik dalam UU ITE.

Aturan yang dimaksud adalah di Pasal 5 yang berisikan beberapa larangan bagi para musisi. Mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif.

Anggota Komisi X dari fraksi PKS, Ledia Chanifah mengatakan, ada sejumlah hal yang masih harus dibahas. Ia menyatakan RUU Permusikan adalah inisiatif masyarakat yang tercatat dalam prolegnas masuk dalam pengajunya adalah DPR bukan pemerintah.

"Cara pengusulan UU ini di masyarakatnya dulu membuat dulu draftnya. Sedang membuat diskusi diskusi supaya memantapkan draftnya.Tapi di DPR (draftnya) belum sampai," katanya saat ditemui di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (4/2).

"Yang kemarin audiensi itu ada penyanyi, macem macem, senior,muda ada semuanya. Mereka belum menyelesaikan draftnya," lanjutnya.

Di dalam diskusi itu ada beberapa masukan bahwa masyarakat yang mengusulkan itu harus punya naskah akademis dan juga punya draft RUU nya. Pihak DPR juga menanyakan target bagaimana melindungi musisinya.

"Jadi pertanyaan kemarin yang mendasar UU nya akan mengatur si kreatifnya musisi atau mau melindungi musisinya, atau mau apa? Kan harus clear," terangnya.

Yang kedua, pihaknya meminta para musisi menyepakati terkait asosiasi, apakah dibentuk tunggal atau beragam. "Waktu itu saya yang tanya, pasalnya itu berkaitan dengan asosiasi musisi. Mau dibikin tunggal, misal seperti IDI (ikatan dokter indonesia) kan tunggal, atau mau dibuat banyak. Itu kan harus disepakati dulu sama mereka. Sepanjang mereka belum sepakat itu bakalan rame itu pembahasan uu nya,"katanya.

Terlebih, berbicara soal hak paten musik, Ledia menyatakan sudah ada UU tentang ekonomi kreatif. Musik itu masuk menjadi satu dari 16 sub sektor dari ekonomi kreatif. Jadi, para musisi harus menentukan apa yang akan jadi fokus dari UU Permusikan. Tujuannya, untuk menghindari nanti tumpang tindih apa yang diatur di UU permusikannya dengan UU ekonomi kreatif.

"Jadi memang mana yang mau diatur itu adalah satu hal yang penting. Itu belum clear waktu itu yah. Jadi memang UU Permusikan ini baru masuk dalam prolegnas, tapi bagaimana kemudian ke depannya masih belum ditentukan," imbuhnya.

"Ga usah khawatir, karena sebetulnya belum ada draftnya dan pembahasan belum sampai pasal-pasal," ucapnya.

"Biasanya gini, usulan akan masuk ke badan legislasi, dari badan legislasi nanti kita akan rapikan apakah itu akan diterima atau dirombak habis. Yang paling penting mereka harus ada draftnya mau nya seperti apa. Makanya diawali dengan audiensi dulu," pungkasnya. [fik]

Topik berita Terkait:
  1. RUU Permusikan
  2. DPR
  3. Bandung
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini