Komisi II DPR RI Perketat Pengawasan Perbatasan, Pastikan Kebijakan Pusat Tepat Sasaran

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan pusat di wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, Zulfikar Arse Sadikin, memimpin langsung peninjauan ini.

Kunjungan kerja tersebut menyasar kawasan perbatasan di Kabupaten Natuna dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan. Zulfikar menyatakan bahwa peninjauan langsung diperlukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan. "Kami datang langsung ke Natuna dan PLBN Serasan ini untuk melihat kondisi di wilayah perbatasan secara nyata, bukan hanya melalui laporan di atas meja," kata Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tujuan utama dari Pengawasan Perbatasan ini adalah mendorong pembangunan strategis daerah perbatasan. Panja dibentuk untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait kondisi perbatasan Indonesia. Aspek yang ditinjau meliputi pertanahan, keamanan, serta efektivitas pembangunan PLBN.

Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya pengawasan langsung demi mendorong pembangunan strategis daerah perbatasan. Ia menambahkan, Panja tersebut dibentuk untuk memperoleh gambaran nyata terkait kondisi perbatasan Indonesia. Hal ini mencakup sisi pertanahan, keamanan, maupun efektivitas pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Ia menegaskan bahwa keberadaan PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik maupun infrastruktur semata. "Namun harus benar-benar berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat perbatasan, dan menjaga kedaulatan negara," ujarnya. Fungsi ini krusial untuk kesejahteraan warga di garis depan dan integritas wilayah.

"Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan," kata Legislator asal Dapil Jawa Timur III tersebut. Setelah menggelar rapat koordinasi Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah di Natuna, Tim Kunker Komisi II DPR RI juga meninjau langsung kondisi PLBN Serasan. PLBN ini berjarak sekitar enam jam perjalanan laut dari Pulau Natuna.

Peninjauan ke PLBN Serasan juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi dan Azis Subekti. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan Komisi II dalam Pengawasan Perbatasan. Ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk memahami tantangan serta potensi di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pemanfaatan PLBN Serasan. Ia menilai bahwa pemanfaatan PLBN tersebut masih belum berfungsi maksimal. "Kami punya PLBN di Serasan, namun pemanfaatannya belum berjalan maksimal,” ungkap Cen.

Cen menjelaskan bahwa PLBN Serasan belum terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM. Akibatnya, PLBN belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Ini menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, batas transaksi perdagangan di PLBN juga dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan operasional serta kebutuhan masyarakat perbatasan. ”Batas transaksi hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan. Itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan,” tegasnya. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi warga dan perlu ditinjau ulang.

Lebih lanjut, Cen memaparkan potensi besar Natuna di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Menurutnya, potensi ini membutuhkan dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Percepatan pembangunan sangat penting untuk memperkuat posisi Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara, sekaligus menjaga stabilitas wilayah perbatasan yang strategis. "Kami berharap aspirasi kami didengar dan membawa solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” tuturnya.

Sumber: AntaraNews