Kodam Pattimura Perkuat Disiplin Prajurit Melalui Operasi Gaktib Yustisi 2026

Kodam XV/Pattimura secara resmi memulai Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 13 Februari. Operasi ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memperkuat disiplin dan kepatuhan hukum di lingkungan TNI. Pelaksanaan operasi ini menjadi instrumen penting dalam pembinaan internal TNI.

Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus Lubis memimpin upacara gelar operasi di Lapangan Makodam XV/Pattimura, Ambon. Kegiatan ini melibatkan Polisi Militer TNI AD, AL, AU, serta bersinergi dengan berbagai instansi terkait. Ini merupakan komitmen untuk mewujudkan TNI yang prima, taat hukum, dan profesional.

Operasi ini memastikan seluruh prajurit dan aparatur sipil negara di Kodam XV/Pattimura mematuhi ketentuan hukum dan tata tertib berlaku. Disiplin adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI, ujar Kasdam. TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju menjadi tema utama upacara tersebut.

Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) berfokus pada pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap prajurit TNI. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan militer, serta tata tertib di lingkungan satuan maupun ketika berada di ruang publik. Operasi ini mencakup penertiban pelanggaran disiplin dan penggunaan atribut serta seragam.

Selain itu, Gaktib juga menyoroti kepatuhan terhadap jam dinas dan perilaku prajurit yang berpotensi merusak citra institusi. Polisi Militer akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran. Ini merupakan upaya konkret menjaga integritas dan kehormatan TNI di mata masyarakat.

Kasdam menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme Polisi Militer dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Prajurit Polisi Militer diminta untuk terus mengasah kemampuan teknis, termasuk dalam pencegahan kejahatan siber. Hal ini juga mencakup penindakan terhadap penyalahgunaan media sosial yang dapat mencoreng nama baik TNI.

Sementara itu, Operasi Yustisi lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan legal formal. Pemeriksaan kelengkapan identitas diri prajurit, surat izin mengemudi, serta surat tanda nomor kendaraan menjadi fokus utama. Penggunaan kendaraan dinas dan dokumen resmi lainnya juga akan diperiksa secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Yustisi bersinergi erat dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Keterlibatan Propam Polda Maluku, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dinas Perhubungan, Brimob, dan Satpol PP menunjukkan kolaborasi lintas sektoral. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kolaborasi antarlembaga ini menciptakan efek pencegahan sekaligus penindakan yang terukur. Kasdam menyatakan bahwa penegakan ketertiban dan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial. Kerjasama ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.

Kasdam menegaskan bahwa kedua operasi ini memiliki sifat edukatif dan preventif, bukan semata-mata represif. Melalui pendekatan pembinaan, diharapkan prajurit semakin sadar hukum dan menjunjung tinggi etika sebagai aparat negara. Ini adalah langkah strategis dalam membentuk karakter prajurit.

Disiplin yang kuat dan kepatuhan terhadap hukum akan memungkinkan prajurit menjalankan tugas pokok secara optimal. Hal ini juga merupakan kontribusi Kodam XV/Pattimura dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI menjadi prioritas utama.

Melalui Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026, Kodam XV/Pattimura berkomitmen membangun kultur organisasi yang profesional. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola di lingkungan TNI. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan TNI yang modern dan terpercaya.

Sumber: AntaraNews