Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Mendengar hal itu, ribuan organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud pun bersorak keras.

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong mengingatkan soal implementasi netralitas Penjabat Kepala Daerah dan ASN dalam Pemilu 2024.

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong mengingatkan soal implementasi netralitas Penjabat Kepala Daerah dan ASN dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut, dia sampaikan dalam diskusi bertajuk 'Memastikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, dan Rahasia' di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). 
Diskusi ini merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa.

merdeka.com

Togap pun menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak, tanpa berkoordinasi dengan pengurus partai politik.

Mendengar hal itu, ribuan organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud pun bersorak keras. Mereka, kompak bersorak meluapkan kekecewaannya.

"Pertama, penjabat dan kepala daerah, dilarang melakukan pencopotan spanduk, baliho, bendera peserta pemilu baik DPR, DPRD, DPD, tanpa sepengetahuan pengurus partai politik," kata Togap.

Togap juga mengingatkan, bahwa ASN dilarang melakukan foto bersama dengan peserta pemilu, dengan simbol maupun gerakan yang menunjukan keberpihakan.

"Kemudian, menjadi pembicara ataupun narasumber dalam pertemuan partai politik," ucap dia.

Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

"Dilarang memasang spanduk maupun baliho yang menunjukkan keberpihakan kepada paslon tertentu. Dilarang hadir dalam acara deklarasi dan konsolidasi dan sejenisnya dengan atribus peserta pemilu," 
sambung Togap.

merdeka.com

Dia memastikan, pihaknya bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan terus berkoordinasi dan menangkap laporan masyarakat soal pelanggaran ASN di lapangan selama masa Pemilu 2024.

Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan agar sukarelawan bisa menjadi motor untuk mencegah atau melaporkan kecurangan yang terjadi di lapangan.

"Supaya ke depan seperti yang disampaikan Pak Todung tadi tidak ada pelanggaran pemilu yang menimbulkan pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Kita inginkan hasil pemilu yang legitimate, terpercaya," kata Totok.

Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Totok menilai setiap tahapan pemilu harus diwarnai kejujuran dan keadilan. Totok menyatakan hal itu sesuai amanat pendiri bangsa Soekarno yang sejak di pengasingan di Pulau Bangka pada 1949 sudah menyatakan bahwa perlu dibuat suatu badan yang mengawasi pemilu.

"Jadi, Bung Karno mengatakan untuk pemilu itu sudah ada badan yang mengawasi suatu organisasi yang mengawasi penyelenggara pemilu. Tentu kita punya desain dan strategi bagaimana pemilu ke depan berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," 

imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya telah membuat tim untuk melakukan pemantauan Pemilu untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi.

"Kami sudah membentuk tim di awal 2023. Kami sudah turun ke lapangan untuk memastikan terutama hak pilih kelompok rentan dan juga peran KPU tentang pemuktahiran pemilih. Misalnya kami sudah menurunkan tim ke beberapa daerah dan juga ke depan menghadapi masa kampanye Komnas HAM membentuk pos pengaduan fokusnya satu hak pilih kelompok rentan, kedua intimidasi dan kekerasan, ketiga netralitas aparat negara," pungkas dia.

Andika Sebut TPD Ganjar-Mahfud Tidak Kalah Saing dengan Kubu Prabowo-Gibran
Andika Sebut TPD Ganjar-Mahfud Tidak Kalah Saing dengan Kubu Prabowo-Gibran

Pembentukan TPD merupakan usulan dari empat partai politik dan relawan pendukung di daerah.

Baca Selengkapnya icon-hand
PAN-Golkar Dukung Prabowo, PDIP: Kunci Kemenangan Pemilu bukan Partai Tapi Rakyat
PAN-Golkar Dukung Prabowo, PDIP: Kunci Kemenangan Pemilu bukan Partai Tapi Rakyat

Cukup Pemilu 2014 menjadi bukti dan pengalaman dengan kerja sama politik partai yang minimal, namun tetap bisa membawa kemenangan.

Baca Selengkapnya icon-hand
PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah
PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah

Untuk diketahui, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kubu SYL Klaim Ada Petinggi Dari 2 Partai Politik Terlibat Proyek Korupsi Kementan
Kubu SYL Klaim Ada Petinggi Dari 2 Partai Politik Terlibat Proyek Korupsi Kementan

Djamaluddin tidak merinci siapa saja nama parpol yang diduga terlibat beberapa proyek di Kementan.

Baca Selengkapnya icon-hand
NasDem: PBNU Tak Bisa Larang Kader Berpartai dan Dukung Pasangan Capres-Cawapres
NasDem: PBNU Tak Bisa Larang Kader Berpartai dan Dukung Pasangan Capres-Cawapres

NasDem menilai PBNU sebagai organisasi struktural tentu tidak dapat melarang masyarakat NU untuk berpolitik

Baca Selengkapnya icon-hand
Incar Kader Golkar Ini Jadi Cawapres, PDIP Janji Tak akan Main Serobot Parpol Lain
Incar Kader Golkar Ini Jadi Cawapres, PDIP Janji Tak akan Main Serobot Parpol Lain

Politikus senior PDI Perjuangan, Aria Bima menegaskan, partainya mengedepankan etika dalam berorganisasi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pastikan Hak Pilih Warga Binaan Terlindungi, Pemprov Jateng Koordinasi dengan Kemenkumham
Pastikan Hak Pilih Warga Binaan Terlindungi, Pemprov Jateng Koordinasi dengan Kemenkumham

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih.

Baca Selengkapnya icon-hand
Potret Rumah Mewah Kuwu Yosa yang Bantu Warganya Biar Tak Terjerat Rentenir, di Dalamnya Gak ada Mesin Cuci
Potret Rumah Mewah Kuwu Yosa yang Bantu Warganya Biar Tak Terjerat Rentenir, di Dalamnya Gak ada Mesin Cuci

Politikus Dedi Mulyadi berkunjung ke rumah Kuwu (Kepala Desa) Desa Kawunghilir, Kecamatan Ciagsong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yakni Kuwu Yosa.

Baca Selengkapnya icon-hand