Merdeka.com - Ketua Majelis Syura DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahaya politik identitas atau SARA dalam setiap berlangsungnya kontestasi politik. Menurutnya politik SARA ini dapat melahirkan konflik di tengah masyarakat. Karena itulah ia mengingatkan semua pihak agar tetap berpegang pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hidayat mengatakan penggunaan politik SARA bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah dia mengingatkan jangan sampai ada pihak yang menggunakan politik identitas.

"Jangan sampai SARA itu dipakai justru untuk melahirkan konflik. Justru menghadirkan pembelahan," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

"(Politik) SARA mengajarkan politik yang amoral," sambungnya.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan jika setiap orang berpolitik dengan berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, maka politik akan menjadi santun. Dia pun menyinggung pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dipersoalkan terkait pernyataan Quran Surat Al Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menurutnya politik SARA.

"Ketika kemudian orang non muslim bercerita jangan mau dibohongi Al Maidah ayat 51, itu namanya (politik) SARA. Jadi SARA yang benar adalah Anda mengakui kita berada di Indonesia yang beragam suku, beragam agama, tapi tidak menjadikannya suatu konflik. Menjadikan justru itu sarana kita ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sarana kita berpolitik yang sesuai dengan ajaran agama yang santun, menjadikan yang lebih baik. Itu yang nomor satu," paparnya.

Hidayat menambahkan, dipilihnya cawapres dari kalangan ulama maupun non ulama oleh capres Prabowo Subianto maupun capres petahana Joko Widodo tak berkaitan dengan politik SARA. Karena setiap capres punya hak memilih pendamping.

"Adalah hak beliau untuk memilih wakilnya apakah dari kalangan pesantren atau non pesantren. Itu tidak terkait dengan SARA," ujarnya.

"Jadi sekali lagi janganlah kemudian kalau orang berbicara tentang agama, ini adalah SARA dalam arti negatif. Agama seharusnya diartikan bahwa ini adalah justru bagaimana menjadikan berpolitik kita berpolitik yang tidak menakutkan, tidak membohongi, tidak mengingkari janji, tidak menghadirkan konflik pembelahan. Dan kita berlomba dalam konteks bagaimana menjadikan suku, agama, ras kita itu justru faktor yang menguatkan keindonesiaan kita, mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika kita, menguatkan Pancasila kita," pungkasnya.