Merdeka.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto soal orang yang punya uang bisa menentukan kepala daerah tidak tepat. Inas mengatakan bukti bahwa suara rakyat tidak bisa dibeli pernah terjadi di Pilpres 2014 lalu.

"Pemikiran dia bahwa rakyat Indonesia bisa dibeli dengan uang ternyata salah besar," kata Inas saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/6).

Saat Pilpres 2014 melawan Joko Widodo, kata Inas, Prabowo didukung oleh banyak konglomerat dengan kekuatan uang yang besar. Tapi, hasil akhirnya Prabowo tetap kalah dari Jokowi.

"Pada pilres yang lalu uang berlimpah-limpah di kubunya, sederetan konglomerat ada disana, tapi gagal merebut kekuasaan bukan?," ujarnya.

Untuk itu, Inas mengingatkan mantan Danjen Kopassus itu untuk berkaca diri sebelum menyebut orang 'berduit' dapat menentukan arah dan dinamika politik di Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto kembali menyinggung kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurut dia, banyak kekayaan alam yang bawa lari ke luar negeri dan menguntungkan bangsa lain.

Akibatnya, menurut Prabowo, kekuatan politik di Indonesia terancam. Bahkan, ada orang-orang berduit yang menganggap bisa menentukan kepala daerah dengan kekuatan uangnya.

"Kekuatan politik terancam, sekarang saat-saat kritis, ada kekuatan yang punya uang merasa bisa menentukan siapa yang akan jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden RI mendatang," kata Prabowo saat memberikan pidato politik lewat live Facebook, Selasa (19/6) malam.

Prabowo mengatakan, saat ini Gerindra bisa dianggap sebagai benteng terakhir kemerdekaan Indonesia. Gerindra, kata dia, berkomitmen untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia agar menguntungkan bagi bangsa sendiri sesuai yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.