Golkar resmi berikan SK dukungan di Pilgub Jabar, Jatim, sampai Sumut

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi memberikan surat keputusan kepada sejumlah calon pasangan kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2018. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan secara simbolis oleh Airlangga.

Turut mendampingi Airlangga Ketua Tim Pilkada Pusat Nurdin Halid, Sekjen Idrus Marham, dan Ketua Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid.

Sejumlah pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada diundang ke atas podium. Mereka di antaranya, pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Letjen Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck), calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid dan Andi Aziz Qahhar Mudzakkar. Selanjutnya, ada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Tamanda Kiemas.

Terlihat pula, calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar. Namun belum diketahui siapa cagub dan cawagubnya. SK juga diberikan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

Untuk Pilkada Kabupaten, SK diberikan secara simbolis kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Mundjidah Wahab. Sementara, SK untuk Pilwakot diwakili oleh Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Bogor Bima Arya dan Dedie A Rachim.

Dalam acara ini, Airlangga mengenakan jas warna kuning khas Partai Golkar kepada Edy Rahmayadi dan Ijeck. Setelah dipakaikan jas, Airlangga dan Edy tampak berjabat tangan. Edy tampak semringah setelah mendapat jas Partai Golkar.

Nurdin mengatakan, semua pasangan calon yang diusung di Pilkada diputuskan dengan cara musyawarah mufakat. Proses penetapan pasangan calon kepala daerah juga telah sesuai prosedur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Partai Golkar.

"Tak ada satu calon pun ditetapkan dengan voting. Musyawarah mufakat di luar tim pilkada pusat. Ini tertib dlakukan," ujar Nurdin.