Gerindra minta Bawaslu tak lemah menindak praktik politik uang

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra,Habiburokhman mengatakan, akan melakukan pembicaraan dengan Bawaslu terkait Pilkada serentak. Menurut dia, salah satu isu yang akan disampaikan mengenai penindakan politik uang yang dirasa belum signifikan.

"Gerindra dalam waktu dekat akan audiensi dengan Bawaslu untuk bertemu. Salah satu isu yang akan disampaikan, kami kadang frustasi menghadapi politik uang di mana sosialisasi kencang tapi penindakan enggak signifikan," kata Habiburokhman.

Dia berharap, Bawaslu tidak sekedar melakukan gertak terkait penindakan politik uang. Menurut Habiburokhman, hal ini dapat berbahaya pada pemilihan yang akan datang.

"Artinya begitu semangat sosialisasi tetapi lemah ketika penindakan," kata dia.

"Ini bahaya di pemilihan akan datang karena orang berasumsi ternyata bisa melakukan politik uang dan tak ada tindakan signifikan," sambungnya.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, terdapat 35 kasus dugaan pelanggaran politik uang pada Pilkada serentak tahun ini. Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak ditemukannya politik uang dengan jumlah 8 kasus.

Sumatera Utara dan Lampung menempati posisi kedua yang tertinggi ditemukannya dugaan pelanggaran terkait menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan 7 kasus. Selanjutnya wilayah Jawa Tengah terdapat 5 kasus. Kemudian ada Sulbar dan Banten dengan 2 kasus, serta di Sultra, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim dengan 1 kasus.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com