Follow
DPR: Rangkap Jabatan Risma Secara Etis dan Administratif Tidak Baik
Merdeka.com - Rangkap jabatan Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi polemik. Sebabnya, Risma mengaku mendapat izin Presiden Joko Widodo agar tidak melepas jabatan Wali Kota Surabaya.
Menanggapi ini, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, sebaiknya Risma melepas jabatan Wali Kota. Secara etis dan administratif dinilai tidak baik.
"Sebaiknya segera dilepas wali kotanya. Niat baik mesti dengan cara yang baik. Secara etis dan administratif tidak baik," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (24/12).
-
Apa yang dibahas Risma dengan Jokowi? Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8) pukul 08.30 WIB. Risma melapor dirinya diusung PDI Perjuangan (PDIP) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.'Bu Risma melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (30/8).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Risma harus bertemu Jokowi? Risma mengaku dia harus bertemu Jokowi untuk menyampaikan langsung niat pengunduran diri ini. Sebab, sebelum dia ditunjuk sebagai Mensos dulu, ia juga lebih dulu berjumpa dengan kepala negara.'Tapi saya besok akan ngadep beliaunya karena dulu saya jadi menteri juga dipanggil, saya juga akan menghadap beliaunya untuk menyerahkan pengunduran diri saya,' ucapnya.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana cara Risma dan Gus Han ingin memimpin Jawa Timur? Di tangan Risma, Jawa Timur harus bersih, amanah, dan sejahtera.
Mardani mengatakan, hal ini bisa menjadi preseden buruk. Sebab pemerintah pusat memperlihatkan hal yang tidak baik.
"Pak Jokowi dan bu Risma paham bahwa kebijakan di Pusat bisa dicontoh di Provinsi atau Kabupaten Kota. Jadi preseden buruk," katanya.
Politikus PKS ini meyakini, rangkap jabatan Risma hanya sementara. Namun, ia mendorong sebaiknya segera dilepas jabatan Wali Kota.
"Saya yakin cuma sebentar ini. Tapi untuk kebaikan semua sebaiknya segera dilepas jabatan Wali Kotanya," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya
Hasto mengkritik pedas aksi RK itu karena tengah mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca Selengkapnya
Jokowi sendiri telah merestui Risma maju Pilkada Jatim 2024.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Focus Group Discussion "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara", Selasa 27 Agustus 2024
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Projo Sentil Keras Kader PDIP Ribka Tjiptaning: Dulu Dukung Jokowi, Sekarang Ajak Orang Melawan
Baca Selengkapnya
PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya