Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik dengan sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kontrak politik itu sebagai bagian dari dukungan buruh kepada Prabowo sebagai calon presiden 2019. Ada sekitar 10 poin perjanjian antara Prabowo dan KSPI.

"Pada hari ini Selasa 1 Mei 2018 yang pihak pertama dan pihak kedua sepakat dalam perjanjian bersama hal-hal sebagai berikut. Bahwa pihak pertama sepakat apabila terpilih menjadi presiden RI periode 2019-2024 siap melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi pekerja buruh," kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).

Perjanjian pertama, Prabowo diminta meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum. Caranya dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019.

"Dan tambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL. Berdasarkan perundingan antara partai, pengusaha dan perwakilan para pekerja," ucap Prabowo.

Kemudian, Prabowo juga diminta merevisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015. Terutama terkait besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima pekerja buruh minimal 60 persen dari upah. Poin ketiga yakni memberikan jaminan kesehatan kepada buruh dan masyarakat Indonesia yang kurang mampu jika terpilih menjadi presiden.

"Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu," ungkapnya.

Poin keempat, Prabowo diminta menghapus sistem outsourcing, honorer dan kontrak. Selanjutnya, jika terpilih menjadi presiden, Prabowo diminta mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.

"Lima, menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia," jelasnya.

Poin keenam, Prabowo harus mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan.

Lebih lanjut, kata Prabowo, dirinya harus melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.

Prabowo melanjutkan, para buruh juga menuntut pemerintahannya menyediakan transportasi murah untuk rakyat serta memberikan jaminan akses kepada para pengemudi transportasi online.

"Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama," tambahnya.

Poin kesembilan, menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

Terakhir, meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu.

Serta menjadikan koperasi, BUMN dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.