Beda dengan Megawati, Puan Sebut Tak Ada yang Mau Ambil Alih PDIP

Terkait pengganti Sekjen PDIP setelah Hasto Kristiyanto lengser, Puan menyebut akan ada kejutan nama dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir ada sosok yang ingin menduduki posisi tertinggi di partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir ada pihak yang ingin merebut kursi partai berlambang banteng moncong putih.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung orang yang mau maju Pilkada tapi tak mau berpartai

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Hal itu diketahui Hasto dari informasi seorang mantan menteri

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.

Megawati awalnya memilih untuk pensiun dari dunia politik di usianya yang ke-77

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan siap kembali menjabat sebagai pimpinan tertinggi di PDIP.

Budi Arie mempertanyakan siapa yang berminat mengambil alih PDIP.

Megawati mengaku mendengar adanya upaya pengambil alihan PDIP. Hal itu menjadi alasannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP lagi.

Salah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.

Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Puan berharap, Iduladha menambah jumlah hati yang luluh dan kelembutan, khususnya kepada kaum papa.

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.